Kementerian Indonesia: Perbedaan revisi

10 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
→‎Landasan hukum: Penambahan pranala
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(→‎Landasan hukum: Penambahan pranala)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
:3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
:4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.tahun 2015
{{lihatpula|Undang-Undang Kementerian Negara}}
 
Pengguna anonim