Abdoel Moeis Hassan: Perbedaan revisi

45 bita ditambahkan ,  5 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
|footnotes=
}}
'''[[Haji]] Abdoel Moeis Hassan''' ({{lahirmati|[[Kota Samarinda|Samarinda]]|2|6|1924|[[Jakarta]]|21|11|2005}}) adalah tokoh pemuda dalam pergerakan kebangsaan pada masa [[Hindia Belanda|kolonial Belanda]] dan [[Pendudukan Jepang di Indonesia|Jepang]] serta pejuang kemerdekaan Samarinda dan Kalimantan Timur pada masa revolusi fisik 1945–1950, selain itu pernah menjabat sebagai [[Gubernur Kalimantan Timur]] pada periode 1962–1966.
 
== Awal Kehidupan ==
 
== Perjuangan ==
Pada Mei 1940, Abdoel Moeis Hassan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama di Roepindo (Roekoen Pemuda Indonesia).<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 14</ref> Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Sangadji mengaktifkan Neutrale School menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat (BPPR) pada 1942.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 51</ref>
 
Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945—sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia—Abdoel Moeis Hassan bergabung dalam Gerakan Dr. Soewadji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda.
 
Kemudian ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Tahun 1946 ia mendirikan INI cabang Samarinda.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 221</ref> Tahun 1947 ia ditunjuk INI menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung Negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 222</ref> Sikap ini bertolak belakang dengan empat kesultanan yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur, yang lebih memilih bergabung dalam Pemerintah Federasi Kalimantan Timur bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. Van Mook.<ref>Tim Penyusun. 1992. p. 114</ref>
 
Setelah Kalimantan Timur resmi bergabung dengan [[Republik Indonesia Serikat]] pada 27 Desember 1945 kemudian bergabung dengan Republik Indonesia pada 10 April 1950, Abdoel Moeis Hassan sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja (kesultanan) karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 226</ref> Ide ini terwujud dengan disahkannya UU No. 27 tahun 1959 yang menghapuskan status Daerah Istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.<ref>Tim Penyusun. 1992. p. 134</ref>
 
Ia juga termasuk tokoh yang memperjuangkan pembentukan Provinsi [[Kalimantan Timur]] yang dimekarkan dari [[Provinsi Kalimantan]]. Pada tahun 1954 ia menjadi Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Timur yang menuntut status provinsi bagi Kalimantan Timur yang masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya UU No. 25 tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 229</ref>
 
Pada tanggal 30 Juni 1962 Presiden Soekarno menetapkan Abdoel Moeis Hassan sebagai Gubernur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Keputusan Presiden No. 260/M tahun 1962. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur yang berubah menjadi [[Universitas Mulawarman]] di Samarinda.<ref>Hassan, A. Moeis. 1994. p. 234</ref>
Pengguna anonim