Buka menu utama

Perubahan

k
Bot: Penggantian teks otomatis (-Amandemen +Amendemen); perubahan kosmetika
'''Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara''' (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [[Indonesia]] yang disetujui oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]]. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]].
 
== Dasar Hukum APBN ==
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 AmandemenAmendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
{{cquote| Bunyi pasal 23:
<br/>ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.}}
 
== Struktur APBN ==
Secara garis besar struktur APBN adalah :
* [[Pendapatan Negara]] dan [[Hibah]],
Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut ''I-account''. Dalam beberapa hal, isi dari ''I-account'' sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
 
=== Pendapatan Negara ===
{{utama|Pendapatan Negara}}
[[Berkas:Pendapatan negara Indonesia 2004-2015.png|thumb|400px|right|Pendapatan negara 2004 s.d 2015]]
*# pendapatan bea keluar
 
==== Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ====
{{utama|Penerimaan Negara Bukan Pajak}}
* Penerimaan sumber daya alam
*# pendapatan BLU lainnya
 
=== Belanja Negara ===
{{utama|Belanja Negara}}
[[Berkas:Perkembangan Subsidi 2004-2015.png|thumb|400px|right|Subsidi 2004 s.d 2015]]
* Dana Penyesuaian
 
=== Pembiayaan ===
Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
* asumsi dasar makro ekonomi;
*# Kewajiban penjaminan
 
==== Pembiayaan Luar Negeri ====
Pembiayaan Luar Negeri meliputi :
# Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang<ref name="Buku Dasar Penyusunan APBN">[http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf Buku Dasar Penyusunan APBN]</ref>. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di [[Indonesia]]. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh [[DPR]] (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:
 
=== Perencanaan dan penganggaran APBN ===
Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:
* penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
* penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.
 
=== Penetapan/Persetujuan APBN ===
Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh [[DPR]]. Selanjutnya berdasarkan persetujuan [[DPR]], Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.
 
=== Pelaksanaan APBN ===
Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep [[Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran]] (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.
 
=== Pelaporan dan Pencatatan APBN ===
Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan [[standar akuntansi keuangan pemerintah]] yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.
 
=== Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN ===
Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK).
 
{{APBN |state=autocollapse}}
__PAKSADAFTARISI__
{{ekonomi-stub}}
 
[[Kategori:Ekonomi]]
[[Kategori:Keuangan pemerintahan Indonesia]]
[[Kategori:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]]
 
 
{{ekonomi-stub}}
478.769

suntingan