Buka menu utama

Perubahan

2 bita ditambahkan ,  3 tahun yang lalu
k
tidy up, replaced: resiko → risiko, ijin → izin
 
==Freeport di Indonesia==
'''Freeport Sulphur''' adalah perusahaan asing pertama yang memperoleh ijinizin usaha dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967, setelah kejatuhan Presiden [[Soekarno]] oleh Presiden [[Soeharto]]. PT [[Freeport Indonesia]] merupakan pengelola [[Tambang Grasberg]] di [[Papua]], [[Indonesia]], yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini juga mengandung tembaga dan perak untuk pasar dunia. Bagi rezim Soeharto, Freeport adalah faktor penting baik di bidang politik dan ekonomi. Presiden Soeharto menggambarkan Freeport sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, investor terbesar dan terlibat dalam kegiatan sosial terbesar di Indonesia. Dari segi methode pertambangan dan segi investor asing, adalah perusahaan yang paling kontroversial. <ref>[http://www.monde-diplomatique.de/pm/2010/02/12.mondeText.artikel,a0073.idx,21 Le Monde diplomatique: Die Papua unter indonesischer Herrschaft (Bahasa Jerman)]</ref>
Ini berkembang menjadi hubungan yang mendukung bersama antara Freeport dan pemerintah Indonesia, militer dan elite politik nasional. Sebagai imbalannya, Freeport secara politis dan militer dilindungi oleh pemerintah. Dukungan keuangan membuat Freeport berani mangambil resikorisiko melanggar Undang-Undang US-[[Foreign Corrupt Practices Act]]. Karena peran ekonomi kunci di Jakarta dan Papua Barat, masalah kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia terkait erat dengan masa depan Freeport.
 
Kekayaan perusahaan ini berasal dari persetujuan izin penambangan yang ditandatangani pada [[1967]]. Lisensi awal dijual kepada perusahaan AS Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., termasuk hak penambangan untuk 30 km&sup2nbsp;km². Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat pembukaan tambang (1981). Penduduk setempat telah mencoba percobaan kekerasan, namun segera dikendalikan. Pada 1989 lisensi pertambangan diperluas 25.000 km&sup2nbsp;km².
 
Pada 2003 perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, ''[[New York Times]]'' melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayara hampir 20 juta [[dolar AS]] selama periode [[1998]]-[[2004]] yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima sampai 150.000 ASD. Perusahaan menanggapi bahwa "tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini".
 
{{Konflik Papua}}
 
[[Kategori:Perusahaan Amerika Serikat]]
[[Kategori:Perusahaan yang didirikan tahun 1912]]
110.443

suntingan