Revisi per 14 Maret 2016 11.19 sunting Rachmat-bot (bicara \| kontrib) Bot 110.443 suntingan k tidy up, replaced: jaman → zaman (4), removed stub tag ← Revisi sebelumnya		Revisi per 15 Maret 2016 21.48 sunting balikkan Wagino Bot (bicara \| kontrib) Bot 4.149.742 suntingan k minor cosmetic change Revisi selanjutnya →
Baris 25: == Politik == {{utama\|Politik Papua Nugini}} Papua Nugini adalah anggota [[Negara-Negara Persemakmuran]], dan [[Elizabeth II dari Britania Raya\|Ratu Elizabeth II]] adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh [[Australia]], bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki [[Inggris]]. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan.<ref>{{Cite book \|last=Bradford \|first=Sarah \|title=Elizabeth: A Biography of Britain's Queen \|year=1997 \|publisher=Riverhead Books \|isbn=1-57322-600-9}}</ref> Sang Ratu diwakili oleh [[Daftar Gubernur Jenderal Papua Nugini\|Gubernur Jenderal Papua Nugini]], saat ini [[Paulias Matane]]. Papua Nugini dan [[Kepulauan Solomon]] adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada [[Daftar Perdana Menteri Papua Nugini\|Perdana Menteri]], yang mengepalai [[Kabinet Papua Nugini\|kabinet]]. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. [[Parlemen Nasional Papua Nugini\|Parlemen nasional]] yang [[Sistem satu kamar\|tunggal]] memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan [[Port Moresby\|Distrik Ibukota Nasional]]. Calon [[anggota parlemen]] dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya [[mosi tidak percaya]] di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan. Baris 205: == Referensi == * {{Cite book \|last=Swadling \|first=Pamela \|title=Plumes from Paradise \|year=1996 \|publisher=Papua New Guinea National Museum \|isbn=9980-85-103-1}} == Pranala luar ==

Papua Nugini: Perbedaan antara revisi