Hansip: Perbedaan antara revisi

Organisasi '''Pertahanan Sipil''' biasa disingkat '''Hansip''' adalah salah satu satuan pertahanan dan keamanan yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia. Berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1972 bahwa Organisasi Pertahanan Sipil dalam sistimsistem Hankamrata merupakan komponen Hankam dan komplemen [[TNI|ABRI]].<ref>http://nasional.news.viva.co.id/news/read/538506-sby-cabut-wewenang-hansip</ref> Organisasi Hansip dibubarkan pada 2014 oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono|S.B Yudhoyono]] melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2014.

Dasar hukum dari pembentukan milisi sipil adalah Undang-undang No. 20/1982 mengenai Pokok-Pokok Keamanan dan Pertahanan Negara, yang mengakui hak setiap warga negara untuk membela negara. Berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1972 bahwa Organisasi Pertahanan Sipil dalam sistimsistem Hankamrata merupakan komponen Hankam dan komplemen [[TNI|ABRI]].

Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono|SBY]] melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014, yang ditandatanganinya pada 1 September 2014, mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata. Pertimbangan pencabutan Keppres Nomor 55 Tahun 1972 itu juga dimaksudkan untuk mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang menyebutkan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat saat ini sudah dilaksanakan oleh [[Satuan Polisi Pamong Praja]] (Satpol PP).<ref name=lip6>< /ref>