Kerja paksa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →top: ejaan, replaced: praktek → praktik |
|||
Baris 1:
[[Berkas:Punishment sisyph.jpg|thumb|350px|right|Seserang yang memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku]]
'''Kerja paksa''' adalah melakukan [[pekerjaan]] di bawah ancaman sanksi atau [[hukuman]] di mana [[pekerja]] tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela.<ref name="Suwarto">Suwarto.2010.Hubungan industrial dalam
Contoh [[sanksi]] [[hukuman]] dapat mencakup ancaman [[kekerasan]], atau pembayaran upah ditunda.<ref name="Shirley"/> Penyitaan atau penahan [[dokumen]] [[pribadi]] [[pekerja]] seperti [[akte kelahiran]], [[ijazah]] [[sekolah]] atau [[kartu tanda penduduk]] juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak bebas untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan di tempat lain.<ref name="Shirley"/> Dalam [[Undang-Undang Dasar]] [[Republik Indonesia]] telah diatur tentang kebebasan [[individu]] untuk memilih pekerjaannya sehingga dengan adanya pengesahan [[Undang-Undang]] tersebut tidak ada yang boleh melanggarnya.<ref name="Shirley"/> [[Indonesia]] telah mengesahkan dua [[konvensi]] [[ILO]] mengenai larangan kerja paksa yaitu [[konvensi]] kerja paksa No. 29 tahun 1930 (K29), dan [[konvensi]] penghapusan kerja paksa No. 15 tahun 1957 (K150).<ref name="Shirley"/> Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dengan ancaman [[hukuman]] dapat menjadi tanda dari kerja paksa.<ref name="Shirley"/> Meskipun paksaan untuk bekerja dilakukan [[waktu]] saat [[kerja]] biasa atau [[kerja]] lembur.<ref name="Shirley"/>
== Referensi ==
| |||