Abdul Hakim Garuda Nusantara: Perbedaan antara revisi

Hakim dilahirkan dari keluarga pedagang [[batik]] yang berpenghasilan pas-pasan sebagai anak ketujuh dari 14 bersaudara. Ia belajar di SD Muhammadiyah di kotanya, Pekalongan dan lulus pada [[1965]], kemudian melanjutkan ke [[SMP]] (lulus [[1968]]) dan [[SMA]] Muhammadiyah (lulus [[1971]]) juga di Pekalongan, [[Jawa Tengah]].

Ayahnya, seorang yang taat beragama dan anggota [[Muhammadiyah]], banyak menaruh perhatian pada masalah-masalah [[sosial]]. Keluarganya banyak mengikuti informasi politik dan pemerintah, karena mereka berlangganan lima hingga tujuh surat kabar.

Ketika di bangku SMA ia telah terlibat dalam organisasi sebagai anggota [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII) cabang Pekalongan.

Lulus SMA, Hakim sempat setahun menganggur. Lalu pada [[1978]], ia masuk ke Fakultas Hukum [[Universitas Indonesia]], dengan harapan akan dapat selesai dan mencari nafkah.

Selain mengabdikan diri di Lembaga Bantuan Hukum, Hakim juga pernah menjabat sebagai Ketua [[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia]] (Walhi), ketua pengarah International NGO Forum on Indonesia Development ([[INFID]]), dan menjadi dosen luar biasa untuk mata kuliah Hukum Ekonomi di Fakultas Ekonomi, [[UI]]. Ia juga ikut mendirikan dan menjadi ketua Yayasan [[Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat]] (Elsam). Sebagai pengacara, ia pernah menangani sejumlah kasus besar seperti [[Kasus Tanjung Priok 1985]] dan [[Peristiwa 27 Juli 1996]].

Pada [[2001]], ia dicalonkan menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ([[Komnas HAM]]) oleh PP Muhammadiyah, [[Majelis Ulama Indonesia]] dan LSM. Semula ia menolak pencalonan itu karena merasa ia sudah terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya selama ini, namun akhirnya ia berhasil diyakinkan.

Pada [[1984]] Abdul Hakim Garuda Nusantara menikah dengan Isjana Karna Kinasih, adik kandung [[Nursjahbani Katjasungkana]]. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak.