De-Soekarnoisasi: Perbedaan revisi

4 bita dihapus ,  4 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
k (→‎top: Suharto menyadari bahwa wibawa Sukarno sangat besar di hati rakyat Indonesia dan pusaranya dijauhkan dari pusat kekuasaan.)
'''De-Soekarnoisasi''' adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah [[Orde Baru]] di bawah Jenderal [[Soeharto]] untuk memperkecil peranan dan kehadiran [[Soekarno]] dalam sejarah dan dari ingatan bangsa [[Indonesia]] juga untuk menghilangkan pengkultusan dirinya.
 
Langkah-langkah tersebut dilakukan antara lain dengan jalan mengganti nama Soekarno yang diberikan pada berbagai tempat atau bangunan di Indonesia. Misalnya, [[Stadion Gelora Bung Karno]] diubah menjadi [[Stadion Utama Senayan]], kota '''Soekarnopura''' (sebelumnya bernama '''Hollandia''') diubah namanya menjadi [[Jayapura]], dan '''Puncak Soekarno''' diubah namanya menjadi [[Puncak Jaya]]. Selain itu, pada saat Soekarno meninggal, keinginannya untuk dikebumikan di [[Istana Batu Tulis]], [[Bogor]] tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sebaliknya, Soekarno dikebumikan di [[Blitar]], tempat tinggal kedua orang tua beserta kakaknya, Ibu Wardojo.
 
Upaya-upaya lain yang lebih fundamental dilakukan dengan memperkecil peranan Soekarno dalam mencetuskan [[Pancasila]] serta tanggal kelahiran pemikiran yang kemudian dijadikan ideologi nasional pada [[1 Juni]] [[1945]]. [[Nugroho Notosusanto]], yang merupakan sejarawan resmi Orde Baru dan yang sangat dekat dengan militer, mengajukan pendapat bahwa tokoh utama yang mencetuskan Pancasila bukanlah Bung Karno, melainkan Mr. [[Mohammad Yamin]], pada tanggal [[29 Mei]] [[1945]]. Pendapat resmi inilah yang selalu dipegang selama masa [[Orde Baru]], dan dicoba ditanamkan lewat program [[Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila|Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4)]].