Teuku Muhammad Hasan: Perbedaan antara revisi

Teuku Muhammad Hasan dilahirkan tanggal [[4 April]] [[1906]] sebagai '''Teuku Sarong''', di [[Sigli]], [[Aceh]]. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim adalah [[Ulèë Balang]] di [[Pidie]] (Ulèë Balang adalah bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh). Ibunya bernama Tjut Manyak.

Hasan mendapatkan gelar [[Meester in de Rechten]] (Master of Laws) tahun 1933.

Pada tahun [[1933]], Mr. T.M Hasan kembali ke [[Indonesia]]. Setiba di [[pelabuhan]] [[Ulee Lheue, Meuraksa, Banda Aceh|Ulee Lheue]], [[Kutaraja]], buku-bukunya disita untuk pemeriksaan karena dicurigai terdapat

buku paham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan [[Hindia-Belanda|pemerintah kolonial Belanda]], khususnya di [[Aceh]].

Aktifitas kependidikan Hasan yang lain ialah mendirikan [[Taman Siswa|Perguruan Taman Siswa]] di Kutaraja pada tanggal [[11 Juli]] [[1937]]. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh [[Ki Hajar Dewantara]] ini, Hasan menjadi [[ketua]] dengan [[sekretaris]] [[Teuku Nyak Arief]]. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusannya yaitu, [[Teuku M. Usman el Muhammady]] untuk menemui Ki Hajar Dewantara di [[Yogyakarta]]. Tujuannya adalah memohon agar Taman Siswa memperluas jaringannya, yakni dengan mendirikan cabang di Aceh. Berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru dan Soetikno Padmosoemarto. Dalam waktu yang relatif singkat, Hasan dan pengurus Taman Siswa di Kutaraja berhasil membuka 4

Berkat pengalaman di bidang pendidikan tersebut, Hasan memutuskan pergi ke [[Batavia]] dan bekerja sebagai pengawai di Afdeling B, Departemen Van Van Onderwijsen Eiredeienst (Departemen Pendidikan). Selain itu, ia juga pernah menjadi pegawai di kantor Voor Bestuurshervarming Buintengewesten. Kemudian pada tahun [[1938]], Hassan kembali lagi ke [[Medan]] untuk bekerja pada kantor [[Gubernur]] Sumatera sampai tahun [[1942]]. Pada era [[Sejarah Nusantara (1942-1945)|penjajahan Jepang]] ini, yakni antara tahun [[1942]] sampai [[1945]], Hasan tetap berada di Medan dan bekerja sebagai Ketua [[Koperasi|Koperasi Ladang Pegawai Negeri]] di Medan, kemudian menjadi Penasehat dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri di [[Medan]] dan Pemimpin Kantor Tinzukyoku (Kantor permohonan kepada Gunsaibu) di Medan. Ketika Jepang hendak angkat kaki dari Aceh tahun [[1945]], Hasan adalah sedikit dari tokoh-tokoh Aceh yang memiliki kesadaran [[kebangsaan]] dan bersedia bergabung dengan para [[nasionalis]] di Jakarta.

Pada tahun [[1951]], sebagai ketua [[Komisi Dewan Perwakilan Rakyat#Komisi VI|Komisi Perdagangan dan Industri]] [[DPRS]] ([[Dewan Perwakilan Rakyat#Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)|Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]]), Mr. T. M Hasan mengadakan suatu [[penelitian]] yang akhirnya menyimpulkan dua hal penting:

# Terdapat alasan kuat bahwa jika dilakukan [[nasionalisasi]], hasil [[minyak]] [[Sumatera Utara]] bisa dipakai sebagai alat pembayaran.

# Indonesia tidak memperoleh bagian yang wajar dari [[perusahaan minyak]] asing berdasarkan Let Alone Agreement dan sistem pembayaran [[pajak]] yang berlaku.

Mosi tersebut berbunyi antara lain<ref>http://www.nasionalis.com/nasionalisasi-usaha-pertambangan-minyak-di-indonesia/</ref>:

# Mendesak kepada pemerintah untuk dalam jangka waktu satu bulan membentuk sebuah Komisi Negara tentang masalah minyak, dengan tugas:

## Segera melakukan penyelidikan terhadap masalah pengolahan [[minyak]], [[timah]], [[batu bara]], [[emas]], [[perak]], dan hasil tambang lainnya.

## Membuat rencana [[undang-undang perminyakan]] yang serasi dengan keadaan yang berlaku sekarang.

## Membantu pemerintah dengan usul-usul pendapat mengenai sikap yang patut diambil pemerintah berkenaan dengan status tambang minyak di Sumatera Utara pada khususnya dan pertambangan lain pada umumnya.

## Membantu pemerintah dengan usul-usul pertambangan di Indonesia.

## Membantu pemerintah dengan usul-usul pendapat mengenai pajak produksi bahan minyak dan ketentuan harga.

## Mengajukan usul-usul lain berkenaan dengan masalah pertambangan guna meningkatkan penghasilan negara, menyelesaikan tugasnya dalam waktu tiga bulan dan menyerahkannya kepada pemerintah dan parlemen.

# Mendesak kepada pemerintah supaya menunda pemberian [[konsesi]] dan izin [[eksplorasi]] baru sampai tugas yang diberikan kepada Komisi Negara tentang masalah pertambangan selesai.

Hasan, dalam pidatonya mengenai mosi tersebut mengatakan bahwa kelompok ''Tiga Besar'' ([[Shell]], [[Stanvac]] dan [[Caltex]])<ref>http://redfox69.wordpress.com/2011/04/01/menilik-sejarah-kontrak-bagi-hasil-production-sharing-contract-migas-indonesia/</ref> pada hakekatnya menerima lima kali lebih banyak dari pada yang dilaporkannya. Ia berpendapat bahwa hal itu disengaja agar harga minyak mentah lebih murah dari yang semestinya, dan sebagai bukti dia mengutip sebuah penawaran dari suatu kelompok perusahaan minyak [[Jepang]] yang bersedia membayar minyak mentah Rp.950 per ton, dibandingkan dengan Rp.100 per ton yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Kedua, menurut Mr. T. M Hasan, perusahaan-perusahaan minyak itu dengan sengaja mempertinggi ongkos operasinya secara tidak wajar.

Yang menarik di sini adalah pembicaraan yang dilakukan oleh Hasan dengan para pejabat perusahaan minyak asing tidak lama setelah isi mosi itu diumumkan. Mereka mengusulkan pembagian keuntungan berdasarkan pola 50:50. Hal ini dijawab Hasan bahwa dengan pola demikian dikhawatirkan biaya operasi akan bisa di mark-up menjadi lebih tinggi.

Efek dari mosi ini adalah dibentuknya ''Panitia Negara Urusan Pertambangan'' (PNUP), dan pada [[Maret]] [[1956]] Mr. T.M. Hasan ditunjuk sebagai ketua<ref>http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/3266</ref>, dan berhasil ''menasionalisasi'' beberapa perusahan minyak asing menjadi Permina ([[1957]]) dan Pertamin ([[1961]]). Kedua perusahaan ini pada tahun [[1968]] digabung menjadi [[Pertamina]].<ref>{{cite web

Mr. Teuku Muhammad Hasan dinobatkan sebagai [[Pahlawan Nasional]] oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 085/TK/Tahun 2006 tertanggal [[3 November]] [[2006]]<ref>{{cite web