Universitas Khairun: Perbedaan antara revisi

47 bita dihapus ,  6 tahun yang lalu
k
clean up, replaced: diantara → di antara, diatas → di atas (3), dibawah → di bawah (2), diluar → di luar, beliau → dia (7), Beliau → Dia (3), removed stub tag
(lain-lain)
k (clean up, replaced: diantara → di antara, diatas → di atas (3), dibawah → di bawah (2), diluar → di luar, beliau → dia (7), Beliau → Dia (3), removed stub tag)
Pada penghujung tahun 1575, Sultan Babullah menerima informasi bahwa ada beberapa kapal Portugis di Peraian bagian timur Manado sedang menuju ke Ternate. Informasi ini telah menimbulkan kehawatiran Sultan Babullah kalau kapal-kapal itu akan membawa pasukan pengawal Portugis dari Malaka ataupun Goa yang akan menyerang Ternate. Sultan Babullah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang benteng Sao Paolo di Gamlamo. Namun, sebelum benteng itu diserbu oleh pasukan Sultan Babullah, kapten benteng Sao Paolo terakhir, yaitu Nuno Pareira de Lacerda menawarkan perdamaian dengan Sultan Babullah. Penawaran perdamaian yang diajukan oleh de Lacerda kepada Sultan Babullah, tetapi hanya ditanggapi oleh Babullah bahwa orang-orang Maluku kini telah bersatu untuk melawan orang-orang Portugis. Atas jawaban Sultan Babullah seperti itu membuat de Lacerda kemudian menyetujui untuk mengakhiri perang dengan Ternate dan menyerah tanpa syarat kepada Sultan Babullah. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 1575. Tiga hari kemudian, sebuah kapal Portugis yang tiba di Ternate dari Malaka, diperintahkan oleh Sultan Babullah untuk mengangkut seluruh orang-orang Portugis maupun penganut Kristen Katolik lokal untuk meninggalkan Ternate menuju Ambon dan selanjutnya mereka ke Malaka.
 
Setelah pengusiran orang-orang Portugis keluar dari Ternate itu, Sultan Babullah mengirimkan sepucuk surat kepada Raja Portugis di Lisabon untuk meminta keadilan dan pertanggung-jawaban de Lacerda atas kematian ayahnya. Kepada de Lacerda yang akan meninggalkan Ternate, Sultan Babullah mengatakan bahwa ia akan memelihara benteng Sao Paolo untuk Raja Portugis, dan mengizinkan seorang kapten dengan 12 orang anggota pasukan pengawal untuk menangani kepentingan Portugis yang mendesak di Ternate. Akan tetapi, 13 orang Portugis yang tersisa di benteng Sao Paolo itu ada yang berkeinginan bergabung dengan rekan-rekan mereka untuk berlayar meninggalkan Ternate menuju Ambon. Dalam pelayaran ke Ambon itu ada sebagian diantaradi antara mereka singgah dan menetap di pulau ini, dan sebagiannya lagi meneruskan perjalanan mereka menuju Malaka. Meskipun begitu, ada beberapa orang Portugis memilih untuk tinggal dan menetap di Ternate karena di antara mereka itu ada yang menikah dengan perempuan lokal setempat. Sebagian dari mereka juga memilih untuk tinggal dan menetap di Tidore dalam rangka melanjutkan perdagangan cengkeh dengan penduduk dipulau itu. Benteng Sao Paolo di Gamlamo Ternate yang semula dibiarkan kosong itu kemudian digunakan oleh Sultan Babullah dan kemudian Sultan Said sebagai kedaton resmi mereka hingga benteng itu diambil alih dan diduduki oleh bangsa Spanyol pada tahun 1606. Sinyalemen para sejarawan Eropa mengenai Kidung Senja Portugis di Kepulauan Maluku ternyata terbukti kebenarannya. *
 
1957-1964: Fase Perjuangan Ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, terbukalah kran kebebasan bagi anak bangsa Indonesia. Kebebasan untuk menentukan bentuk negara sendiri terlepas dari bayang-bayang para penjajah, dan kebebasan untuk mengatur diri dan mensejahterakan rakyat banyak, termasuk dalam pendidikan. Setelah Indonesia Merdeka, pendidikan yang awalnya terbatas hanya di kalangan tertentu dalam masyarakat kolonial, kini mengalami perkembangan signifikan. Seiring-sejalan dengan kemerdekaan itu, geliat untuk menciptakan kebebasan dan peningkatan kualitas pendidikan juga berkembang di Maluku Utara. Di Kota Ternate misalnya, pada tahun 1955 telah berdiri SMA Negeri dan SGA, dan tahun 1956 berdiri Yayasan Pendidikan Islam yang membina SD, SMP dan SMA Islam, menyusul SMA Katolik. Seiring dengan itu juga, cikal-bakal pendirian universitas juga terlahir di Kota Ternate. Menurut Adnan Amal, salah seorang pendiri Unkhair, latar belakang berdirinya Unkhair karena perjuangan politik untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Maluku Utara. Jadi, bukan semata-mata pendidikan. Itu yang penting kita ketahui. Waktu itu belum ada universitas swasta di negeri ini, apalagi universitas di ibukota kabupaten. ―Untuk di Indonesia Timur barangkali hanya Ternate.‖ Berdirinya Unkhair adalah sebagai dukungan kepada terbentuknya provinsi. Drs. H. Rivai Umar, M.Si, dalam bukunya Memoriku Dari Mahasiswa Hingga Menjadi Rektor Universitas Khairun, menulis setidaknya ada tiga tujuan utama didirikannya Unkhair: pertama, untuk memberi kesempatan kepada para lulusan SLTA yang mempunyai kualifikasi akademik yang baik dan mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terutama mereka memiliki keterbatasan keuangan; kedua, mempersiapkan tenaga Sarjana Muda dan Sarjana yang mampu mengelola pendidikan, pemerintahan, dan pembangunan di Maluku Utara, dan ketiga, sebagai salah satu institusi pelengkap bagi perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara.
 
Percakapan Dr. Saiful Bahri Ruray dengan tokoh Unkhair<ref>1 Percakapan Dr. Saiful Bahri Ruray dengan H. Said Ammarie (alm), Abdul Hamid Hasan (alm), H.M. Jusuf Abdulrahman (alm), H. Adnan Amal, SH, H. Jakub Karim, H. Adam Joisangadji (alm), dan Djumati Hamid, BSc (alm). </ref> menjelaskan bahwa embrio pendirian Unkhair tercatat sejak 1957, seiring dengan awal perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara, seperti yang diungkapkan Adnan Amal dan Rivai Umar. ―Periode ini dapat dikatakan sebagai fase awal gagasan penbentukan sebuah perguruan tinggi di Maluku Utara, sebagai jawaban atas pernyataan Dr. Johanes Leimena, Wakil Perdana Menteri I pada masa Soekarno, atas kekosongan intelektual lokal Maluku Utara,‖ tulis Ruray dalam testimoninya berjudul Unkhair: Sebuah Kesaksian Sejarah di Tengah Gejolak. Pada saat itu Maluku Utara dinyatakan belum layak menjadi sebuah provinsi karena tidak ada intelektual lokal, lanjut Ruray lagi.
 
Menanggapi pernyataan Leimena, beberapa tokoh generasi Abdul Hamid Hasan dkk, kemudian berkumpul di kediaman Sultan Iskandar Muhammad Djabir Syah di kawasan Cikini Jakarta (sekarang menjadi Taman Ismail Marzuki), membicarakan rencana berdirinya Unkhair. Namun, awal gagasan ini tidak sempat terwujud karena meletusnya pemberontakan Permesta dan para pejuang yang berasal dari daerah ini seperti A.M. Kamaluddin yang popular dikenal sebagai Om Sau, Abdul Hamid Hasan, Muhammad Dano Masud, Munazer Azis, Kasim Purbaya, Abdul Wahab Kasim dan lain-lainnya dijebloskan di penjara Pulau Nusakambangan.
Setelah itu, Adnan Amal mendapat tugas dari MS Djahir untuk bekerja menyiapkan bangku-bangku kuliah. ―Saya hubungi tukang kayu kakak-adek untuk menyiapkan dua ratus kursi kuliah yang pakai tangan agak lebar sehingga mahasiswa bisa menulis,‖ kata Adnan Amal. Kemudian, dibuat juga bendera tiap fakultas. Waktu itu, Adnan Amal, Idrus Hasan dan AK Safar rapat untuk memikirkan fakultas apa saja yang akan didirikan. Kemudian disepakati pembentukan fakultas IKIP (dekannya Idrus Hasan), Hukum (dekannya Ju Hau), dan Ekonomi (dekannya AK Safar).
 
Universitas ini dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri (Rompis), Kepala Kejaksaaan (Baharuddin Lopa), Komandan Kodim (Suwignyo), dan Kepala Kepolisian (Mursaha). ―Atas anjuran Lopa, ia sarankan agar semua pegawai negeri yang punya ijazah SMA agar daftar kuliah, sebab jika dihitung-hitung waktu itu masih sedikit yang kuliah.‖ Bahkan semua camat juga disuruh kuliah, dan Bupati memberikan kemudahan waktu dan fasilitas untuk berkuliah. Di awal perkuliahan ada sekitar dua ratus orang yang menjadi mahasiswa. *
 
'''1964-1978: Fase Pendirian dan Tantangan'''
Tahun 1966-1967 Fakultas Pertanian dibuka, kemudian diikuti dengan penerimaan mahasiswa tahun Akademik 1968-1969, jumlah mahasiswa makin meningkat menjadi 360 mahasiswa. Peningkatan ini disebabkan sudah terjadi proses penerimaan dari beberapa SMA dan sederajat di Ternate dan di luar Ternate, seperti SMA I Ternate, SMA I Sanana, SMA I Tobelo, dan SMA I Labuha. Pada tahun 1968-1973 perkembangan mahasiswa semakin tinggi disebabkan prospek Unkhair semakin efektif dengan berbagai sosialisasi seperti membuka jaringan informasi ke seluruh daerah Kabupaten Maluku Utara baik melalui radio maupun instruksi langsung dari Baharuddin Lopa, SH (Kajari Malut waktu itu) yang mewakili Muspida menghimbau agar pegawai dan guru-guru yang masih berstatus penddidikan SMA dan sederajat melanjutkan kuliah di Unkhair. Dari perjuangan inilah, akhirnya Unkhair terus berkembang dan di tahun 1973 jumlah mahasiswa yang masuk bertambah menjadi 370.
 
Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat mahasiswa, akan tetapi juga dosen. Perkembangan dosen semakin meningkat. Waktu itu, dosen Unkhair terdiri dari dosen biasa, yang meliputi dosen tetap yayasan berbadan hukum dan dosen Kopertis yang di perbantukan, dosen luar biasa, dan dosen tamu seperti Prof. Kandow dan Prof. Yasin Muhammad dari Manado yang memberi kuliah di Unkhair. Di zaman itu, gaji di Unkhair juga masih sulit, namun dengan semangat ‗pahlawan tanpa tanda jasa‘, akhirnya itu bisa diatasidi atasi dengan saling-membantu sama lain.
 
Jumlah Dosen Unkhair tahun 1964-1977
Sumber: Adnan Amal
 
Dalam perkembangannya, Periode Presidium (1974-1977) mengalami kevakuman, salah satunya karena pejabat presidium berpindah tugas dari Ternate. Jurusan Pertanian akhirnya ditutup, dan ini mengakibatkan pasang-surut bagi Unkhair yang berimplikasi pada penurunnya peminat Unkhair ketika itu. Pada tahun 1972, Unkhair mengalami masa-masa sulit, atau yang diistilahkan sebagai ‗kemacetan akademik‘, namun sebagaimana macet di jalan raya—tak ada macet permanen, selama ‗pengendara‘ tetap menjalankan mesinnya. Akhirnya, kemacetan itu berhasil diatasidi atasi dengan pengaktifan kembali proses akademik pada tahun-tahun berikutnya.
 
'''Berdirinya Yayasan Pembina Pendidikan Khairun (YPPKH)'''
'''Masa Kritis Yayasan'''
 
Pada tahun 1974-1977, Yayasan Unkhair mengalami masa-masa kritis. Di tahun ini H. Jusuf Abdulrahman diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pada posisi beliaudia sebagai PNS pada waktu itu harus mempertaruhkan diri ke Kopertis VII (waktu itu) agar Yayasan Unkhair tidak ditutup. Untuk mempertahankan Unkhair, maka harus ada tenaga yang mengorbankan diri untuk membina dan tetap mempertahankan eksistensi Yayasan Unkhair. Sebab, para tenaga yang mengabdi pada waktu itu, tidak lagi mau melaksanakan tugas pengajaran karena tidak ada uang untuk pembiayaan.
 
Prinsipnya pada fase ini Yayasan Unkhair menghadapi masa sedih, karena mahasiswa juga ikut mencari uang guna memberikan gaji para dosennya. Dengan berbagai upaya tersebut pada akhirnya memberikan secercah harapan tentang eksistensi Yayasan Unkhair yang sudah diambang tutup. Upaya ini dilakukan dengan begitu kuat saat itu, adalah merupakan konsekuensi dari cukup tegasnya aturan yang diberlakukan, yakni jika sebuah daerah yang telah membuka universitas swasta maupun negeri dan kemudian ditutup maka sampai kapanpun daerah tersebut tidak akan bisa mendirikan lagi sebuah universitas. Inilah inti kekhawatiran para pendiri Yayasan Unkhair pada waktu.
Dalam periode Rektor Saleh Sahib, beberapa tokoh yang aktif mengelola kampus—menyebut beberapa di antaranya—adalah Pembantu Rektor (Yusuf, Bahar Andili, dan Fachri Ammarie), dr. Tan Tua (kepala Rumah Sakit di depan benteng Fort Oranye), Yasin Muhammad, Ahmad Hanafi (Ko Mad), Amin Hanafi (Ko Min) yang membantu pencarian dana untuk keberlangsungan aktivitas belajar-mengajar Unkhair.
 
Di masa itu juga, Unkhair juga dibantu oleh tenaga pendidik/peneliti dari LIPI, Unsrat Manado, dan Unhas Makassar. Kendala paling besarnya adalah pada pendanaan, karena ketika mahasiswa ujian, maka perlu mendatangkan dosen, dan kedatangan dosen membutuhkan pendanaan yang cukup. Namun, kendala dana ini bisa diatasidi atasi dengan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.
 
Dalam periode ini, dr. Saleh Sahib sempat memimpin Unkhair selama tiga tahun (bukan empat tahun seperti biasanya jabatan Rektor), kemudian dilanjutkan oleh Drs. HM. Jusuf Abdulrahman sejak 1983 hingga 1998.
Di masa kepemimpinan Rektor Jusuf, Unkhair memperbaiki akademiknya untuk menarik minat pelajar dan masyarakat belajar di Unkhair. Perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan kemitraan bersama beberapa kampus di Kopertis.
 
Dalam akademik, perkuliahan mahasiswa menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang menetapkan besarnya beban studi kegiatan akademik mahasiswa yang setara dengan 1x 50 menit tatap muka dikelas dan 1x 2 jam mandiri. Sedangkan beban studi untuk satu kesatuan pada setiap jurusan atau program studi bervariasi antara 144 sampai 160 SKS. Mekanisme perkuliahan dan ujian dilaksanakan dengan sistem semester awal (ganjil) dan semester akhir (genap) sedangkan Ujian Negara Cicilan (UNC) berada dibawahdi bawah Kopertis wilayah XII Maluku-Irian Jaya.
 
Kurikulum yang dipakai dalam proses belajar-mengajar berpatokan pada Kurikulum Nasional 1994 dan diboboti oleh muatan lokal serta didasarkan pada perguruan tinggi mitra. Hal tersebut dikembangkan karena pada tahun 1979 sebagian masyarakat punya anggapan ‗miring‘, ―...kuliah di Unkhair itu tidak menjamin.‖ Jadi, ada semacam rasa ragu di hati masyarakat akan mutu pendidikan lembaga ini. Abdul Hakim Ahmad, mahasiswa Unkhair angkatan 1970-an, menceritakan pengalamannya waktu itu, ―...pada tahun-tahun 1970-an itu merupakan tahun dimana Unkhair belum terlalu banyak menyatu dengan masyarakat, belum memiliki dosen yang bermutu serta masih terjadi carut-marut birokrasi di bidang akademik.‖ Menyikapi anggapan ‗miring‘ sebagian masyarakat kepada Unkhair itu, maka dilakukanlah sosialisasi hingga tahun 1980-an ke desa-desa lewat radiogram di RRI Ternate, dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Tobelo, Morotai, Bacan dan Sanana. ―Unkhair waktu itu bersosialisasi dengan melakukan perjalanan dari utara [desa-desa di Morotai, Jailolo, Tobelo], bahkan ke selatan [Bacan dan Sanana], dan tidak kalah pentingnya juga diberikan kesempatan perkuliahan gratis untuk Jurusan Matematika agar mahasiswa mau masuk kuliah.
Sebelum kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman, Unkhair belum memiliki kampus sendiri. Besar kemungkinan, kenapa Unkhair belum punya kampus sendiri, itu karena faktor keterbatasan biaya. Akumulasi dana yang terbatas itu sebagai akibat dari terbatasnya dana yang bersumber dari mahasiswa. Ada dua hal disini, yakni jumlah mahasiswa yang masih kecil dan kemampuan untuk membayar juga sangat kecil. Sementara faktor lain adalah terbatasnya bantuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 
Pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk kampus dimulai sejak kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman tahun 1983-1998. Pada periode ini perhatian untuk membangun kampus telah menjadi prioritas. Seluruh gedung kuliah, perpustakaan, dan perkantoran yang terdapat di Kampus I Kelurahan Akehuda dibangun pada masa kepemimpinan beliaudia. Namun, faktor luas tanah di Akehuda yang terbatas serta sehingga kampus I tidak bisa diperluas lagi. Selain itu telah dipersiapkan pula lahan 3 hektar di Kelurahan Gambesi untuk pembangunan Kampus II. Di masa beliaudia juga, ia mengarahkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melaksanakan pekerjaan awal seperti pembersihan dan penggalian fondasi, namun pekerjaan itu tidak dapat dilanjutkan karena tidak tersedia anggaran yang cukup.
 
Dengan kepiawaian kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman—sebagai Rektor maupun sebagai Ketua Yayasan Khairun—telah berhasil membangun sejumlah gedung yang dipakai sebagai sarana perkuliahan dan perkantoran mulai tahun 1982 sampai 2001 yang semuanya dipusatkan di kampus I seluas hanya 15.749 meter persegi. Secara berturut-turut proses pembangunan fasilitas gedung tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:
7. Pada tahun 1999 Rektor Jusuf Abdulrahman membangun sebuah ruang dengan ukuran 84,00 m2 yang diperuntukan untuk Ruang Operasional Koperasi Karyawan Ngofa Se Dano, dan sebuah gedung kecil dengan luas 97,50 m2 yang diperuntukan untuk kantor pelayanan kepada mahasiswa FKIP yang mengikuti Program Pengenalan Lapang (PPL). Jadi total luas bangunan yang dibangun tahun 1999 adalah 181,50 m2.
 
Berdasarkan catatan di atas, berarti jumlah luas bangunan yang dibangun pada masa kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman (1983-1999) adalah 6.631,40 meter persegi. Sumber pembiayaan seluruh bangunan fasilitas pendidikan di atas disiasati oleh beliaudia dari berbagai sumber, antara lain dari Bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kopertis Wilayah IX di Makassar. Bantuan tersebut menjadi dasar pertama peletakan pembangunan Kampus I di Kelurahan Akehuda. Terdapat pula bantuan dari Pengurus Perkoperasian Maluku Utara, Perkumpulan Pengusaha Kayu pada masa Kepemimpinan Bupati KDH Sutikno untuk membangun Aula Banau tahap I. Khusus pembangunan Aula Banau, sebagian pengusaha tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sehingga Rektor Jusuf Abdulrahman harus berusaha untuk menutupi sejumlah kekurangan anggaran pembangunan gedung itu.
 
Cara lain yang ditempuh Rektor Jusuf Abdulrahman dalam membangun Kampus I adalah memanfaatkan sumberdaya mahasiswa KKN khususnya bagi mahasiswa dengan status pegawai negeri, pegawai swasta, atau anggota TNI/POLRI yang karena tugasnya tidak dapat meninggalkan kota Ternate dalam waktu yang lama. Mahasiswa peserta KKN yang berstatus seperti ini selalu ditempatkan di Kota Ternate dan secara sukarela mereka membuat program yang bertujuan untuk membantu menyediakan fasilitas pendidikan khususnya gedung/ruang yang paling dibutuhkan.
Lalu pada tahun 1991 dikirim lagi dua orang yaitu Drs. M. Ridha Ajam dan Margarito Kamis, SH. Semuanya melanjutkan studi pada PPs Unhas dengan memilih program studi yang berbeda. Tahun 1991 Drs. Abdul Wahab Hasyim menyelesaikan studinya dan kembali melaksanakan tugas dosen di Unkhair, dan tahun 1992 Drs. Rivai Umar, Drs. Gufran Ali Ibrahim, dan Iksir Rohyati N. Baay, SE menyelesaikan studi S2 dan kembali melaksanakan tugas sebagai dosen di Unkhair.
 
Saat itu beasiswa yang disalurkan oleh Dikti diprioritaskan bagi dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sehingga bagi dosen yang berasal dari PTS tertutup kesempatan memperoleh beasiswa dari Dikti. Jadi semua dosen PTS (termasuk Unkhair) yang melanjutkan pendidikan S2 dan S3 harus dengan biaya sendiri atau dibiayai PTS pengirim. Rincian beasiswa dari Unkhair kepada dosen yang sedang tugas belajar meliputi: biaya hidup (living cost) Rp.150.000,- per bulan, SPP Rp. 2.000.000, harga buku Rp. 150.000 per semester. Besaran beasiswa Unkhair ini berlaku untuk angkatan tahun 1989 sampai 1992. Pada tahun berikutnya rincian beasiswa Unkhair selain SPP dan biaya hidup juga dimasukkan biaya kontrak rumah dan biaya transportasi pergi dan pulang. Selain itu, dosen PTS Unkhair yang melanjutkan studi S2 dan S3 mulai memperoleh beasiswa dari Ditjen Dikti dengan sebutan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPs). Meskipun demikian, beasiswa Unkhair tetap diberikan, tidak dicabut oleh Rektor Unkhair. BeliauDia berpendapat bahwa mereka perlu didukung dengan menyediakan anggaran tambahan untuk memperlancar penyelesaian studi. Itulah perhatian Rektor Jusuf Abdulrahman dalam hal kesejahteraan dosen. BeliauDia selalu mengingatkan bahwa pendidikan lanjutan dosen penting untuk mempertahankan Unkhair agar terus berada pada posisi status quo.
 
'''Pembiayaan'''
 
=== '''1998-2004: Fase Transisi dari PTS ke PTN''' ===
Pada tahun 1998, Rektor Drs. H.M. Jusuf Abdulrahman tidak berniat lagi untuk mencalonkan diri sebagai Rektor periode berikutnya. Menurut Dr. Rivai Umar, M.Si, paling tidak ada tiga alasan kenapa beliaudia tidak bersedia menjadi Rektor lagi, yaitu karena terjadi kekosongan pimpinan Yayasan Pembina Pendidikan Khairun setelah meninggalnya ASA Latif, sebagai ketua Yayasan saat itu. Memang sangat perlu diperkuat kepemimpinan dan keberlangsungan yayasan sejalan dengan makin berkembangnya Unkhair. Jumlah mahasiwa bertambah secara signifikan, mengharuskan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penyediaan dosen dalam jumlah dan kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
 
―Tentu figur yang paling cocok untuk memimpin yayasan adalah Jusuf Abdulrahman,‖ tulis Rivai Umar, dalam Memoriku. Selain berpengalaman mengelola Unkhair selama 15 tahun sebagai Rektor di PTS, Abdulrahman juga dalam pandangan Rivai Umar, ―...selama beberapa tahun berperan signifikan atas sebagian pekerjaan yayasan karena ASA Latif tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena tugas-tugas lain dan kesehatannya terganggu.‖
Dalam benak Jusuf Abdulrahman, masa jabatannya sebagai Rektor sudah terlalu lama (15 tahun) terhitung sejak tahun 1983 sampai 1998. Hal lain yang membuatnya tidak ingin menjadi Rektor adalah adanya ketentuan bahwa masa kepemimpinan Rektor pada semua PTN dan PTS hanya dua periode berturut-turut.
 
Didukung dengan niat yang tulus untuk membina calon pemimpin yang baru maka Jusuf Abdulrahman tidak lagi berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Dengan niat untuk tidak lagi memimpin lagi, maka beliaudia melakukan persiapan pemilihan Rektor Unkhair periode 1998-2002 yang digelar pada Agustus 1998. Persiapan yang paling utama adalah membentuk dan menetapkan Senat Unkhair. Dengan pertimbangan bahwa Unkhair bukan hanya sebuah PTS yang dikelola Yayasan melainkan sebuah PTS yang menjadi milik rakyat dan Pemda Maluku Utara maka Rektor Unkhair menetapkan Anggota Senat Unkhair yang terdiri atas:
 
1. Unsur Yayasan Pembina Pendidikan Khairun meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Mengabdi pada Unkhair paling sedikit 5 tahun berturut-turut tanpa terpus-putus.
 
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau berpangkat Penata, golongan III/c.
 
4. Memiliki integritas diri yang baik, dapat diterima, dan mampu memimpin Unkhair.
Antara percaya dan bingung, Rivai melihat bahwa ini adalah amanah yang harus diembannya dengan penuh tanggungjawab. Sehingga ketika dirinya ditanya tentang kesiapan fisik maupun mental, ia pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dirinya siap diangkat sebagai Rektor Unkhair 1998-2002. ―Saya sengaja tidak memberitahu keluarga, termasuk istri saya. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk menetapkan tekad yang bulat dalam memangku amanah ini, termasuk juga memikirkan mengapa saya yang terpilih,‖ kata Rivai. Namun berita atas terpilihnya Rivai Umar sebagai Rektor beredar luas baik di kampus maupun di khalayak ramai. Akhirnya keluarganya pun mengetahui dari berita yang telah beredar itu. Ketika keluarga bertanya kesanggupannya menjadi Rektor, Rivai Umar menjawab, ―dengan memohon petunjuk dan perlindungan Allah SWT‖ saya sanggup menerima amanah ini.
 
Pada tahun 1998 itu, kepemimpinan Rektor Unkhair pun berpindah dari Drs. HM. Jusuf Abdulrahman ke tangan Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si. tahun 1998 adalah tahun politik yang sangat menentukan di Indonesia karena pasca jatuhnya rezim Soeharto di bulan Mei yang disusul dengan berbagai gejolak politik dan kerusuhan di daerah, membuat Indonesia menjalani masa-masa yang sulit. Dalam konteks Maluku Utara, di tahun 1998 menggema kembali tuntunan yang sejak tahun 1950-an hadir, yaitu pemekaran Provinsi Maluku Utara. Seiring-sejalan dengan pemekaran itu, Unkhair sebagai PTS pun mau tidak mau harus berubah status menjadi PTN. Maka terjadilah perubahan dan perkembangan yang ―berjalan lambat tapi pasti‖—dalam bahasa Adnan Amal—dari yang sebelumnya di bawah yayasan menjadi dibawahdi bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
'''Periode Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si (1998-2004)'''
'''Pembagian Tugas dan Wewenang'''
 
Berbeda dengan masa kepemimpinan Jusuf Abdulrahman ketika peran yayasan tidak terlalu dominan karena kesehatan ketua yayasan ASA Latif sering terganggu akibat usianya yang sudah tua, maka agar roda organisasi yayasan tetap berjalan Rektor Jusuf berperan aktif untuk melaksanakan sebagian besar tugas-tugas yayasan khususnya yang terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan. BeliauDia sering menyampaikan bahwa tangan kanannya adalah Unkhair dan tangan kirinya adalah yayasan. Ini berarti beliaudia harus mencurahkan perhatian bukan hanya memimpin Unkhair dalam bidang akademik semata, melainkan sekaligus memikirkan dan melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen, dan karyawan, termasuk memperhatikan kesejateraannya.
 
Pada masa jabatan Rektor 1998-2004 pembagian tugas dan wewenang antara yayasan dengan Rektor setidaknya meliputi tiga hal, yaitu: (1) dalam hal pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung perkuliahan, gedung dan peralatan laboratorium, serta perkantoran sesuai kebutuhan Unkhair, (2) pengangkatan, penetapan, serta pemutasian dosen dan karyawan sesuai kebutuhan dan berdasarkan usulan Rektor, dan (3) pengelolaan pendidikan lanjutan dosen ke S2 dan S3 dengan dana yang bersumber 30 persen dari pemasukan Unkhair diluardi luar SPP.
 
Sedangkan tugas dan wewenang seorang Rektor meliputi empat hal, yaitu: (1) memimpin, mengelola serta melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, (2) membina, mengembangkan, dan mengarahkan dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, (3) melaksanakan fungsi pembinaan kesejahteraan dosen dan pegawai, dan (4) menggunakan dan memelihara fasilitas pendidikan dan perkantoran.
 
{{DEFAULTSORT:Khairun}}
{{indo-perti-stub}}
 
[[Kategori:Perguruan tinggi negeri di Maluku Utara]]
110.443

suntingan