Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Perbedaan antara revisi

'''[[Sistem]] Perencanaan Pembangunan Nasional''' adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangjangkapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat daunan dalam ndan Daerah<ref>[http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/UU%20No.25%20Tahun%202004%20-%20Sistm%20Perenc%20Pembgn%20Nas.pdf Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004]</ref>. Sistem ini adalah pengganti dari [[Garis-garis besar haluan negara|Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)]] dan mulai berlaku sejak tahun 2005 <ref>[http://www.solopos.com/2014/04/01/gagasan-era-demokrasi-tanpa-gbhn-499820 SOLOPOS.COM : Era Demokrasi Tanpa GBHN]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.{{reflist}}