Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Perbedaan revisi

Perbaikan
(Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh 114.4.78.98 dan 182.253.223.140) dan mengembalikan revisi 8226525 oleh Bona Kartono: Perubahan merusak tatanan)
(Perbaikan)
Di tahap awal program BPJS kesehatan, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 15,9 triliun dari APBN untuk menyubsidi asuransi kesehatan 86 juta warga miskin.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2488453_5486.html Kemenkokesra Pesimistis Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Cukup Buat 86 juta Rakyat Miskin ]</ref>
 
Pada September 2012, pemerintah menyebutkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp22 ribu per orang per bulan. Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut, kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintapemerintah.<ref>[http://menkokesra.go.id/content/iuran-bpjs-kesehatan-rp-22-ribu Iuran BPJS Kesehatan Rp 22 Ribu]</ref>.
 
Namun pada Maret 2013, Kementerian Keuangan dikabarkan memotong besaran iuran BPJS menjadi Rp15,500, dengan alasan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2488420_4202.html Kemenkeu: Negara Hanya Mampu Subsidi Iuran BPJS Rp 15 Ribu Per Bulan]</ref>
Sementara itu kalangan anggota DPR mendesak pemerintah agar menaikkan pagu iuran BPJS menjadi sekitar Rp 27 ribu per orang per bulan. <ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2510739_4202.html DPR Tetap Minta Pemerintah Naikkan Asuransi Kesehatan BPJS]</ref>
 
Direktur Konsultan Jaminan Sosial Martabat Dr. Asih Eka Putri, menilai bahwa rumusan iuran JKN belum mampu menyertakan prinsip gotong-royong dan keadilan. &nbsp;Formula iuran juga belum mampu mengoptimalkan mobilisasi dana publik untuk penguatan sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan. <ref>[http://www.jamsosindonesia.com/identitas/iuran_regresif_jkn_rugi Iuran Regresif, JKN Rugi]</ref>
 
== Proses transformasi ==