Terorisme: Perbedaan antara revisi

Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam ''non-derogable rights'', yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun<ref>Todung Mulya Lubis, “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam Mengenang Perppu Antiterorisme, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003), hal 91.</ref>. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan ''(arbitrary detention)'' pengingkaran terhadap prinsip ''free and fair trial''. Laporan terbaru dari [[Amnesty Internasional]] menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat<ref>Todung Mulya Lubis, Ibid., hal 92.</ref>. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Demikian menurut [[Munir]], bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan<ref>Bari Muchtar, “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <http://www.rnw.nl>. 28 Januari 2002.</ref>.

 

== Catatan kaki ==