Korupsi: Perbedaan revisi

102 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
k (Bot: Penggantian teks otomatis (- di masa + pada masa , -Di masa +Pada masa , - di Masa + pada Masa ))
{{Refimprove|date=Maret 2010}}
[[Berkas:World Map Index of perception of corruption 2009.svg|thumb|450px|[[Indeks persepsi korupsi]] di 2009. Semakin hijau menunjukkan tingkat korupsi semakin rendah; sedangkan semakin merah menunjukkan semakin tinggi tingkat korupsi sebuah negara]]
'''Korupsi''' atau '''rasuah''' ([[bahasa Latin]]:'' ''corruptio'' ''dari kata kerja'' ''corrumpere'' ''yang bermakna busuk, [[rusak]], menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik [[politisi]] maupun [[pegawai negeri]], serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak [[legal]] menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak<ref>http://www.ti.or.id Transparency International</ref>.''
 
''Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:''
* ''perbuatan melawan [[hukum]],''
* ''penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,''
* ''memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan''
* ''merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.''
 
''Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah''
* ''memberi atau menerima hadiah atau janji ([[penyuapan]]),''
* ''penggelapan dalam jabatan,''
* ''pemerasan dalam jabatan,''
* ''ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan''
* ''menerima [[gratifikasi]] (bagi [[pegawai negeri]]/penyelenggara negara).''
 
''Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah [[kleptokrasi]], yang arti harafiahnya'' ''pemerintahan oleh para pencuri'', [[dimana]] pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.''
 
''Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan [[kriminalitas|kejahatan]].''
 
''Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan [[partai politik]] ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.''
 
== ''Kondisi yang mendukung munculnya korupsi ==''
* ''Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan [[Demokrasi|demokratik]].''
* ''Kurangnya [[transparansi (politik)|transparansi]] di pengambilan keputusan pemerintah''
* ''Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.''
* ''Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.''
* ''Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".''
* ''Lemahnya [[ketertiban hukum]].''
* ''Lemahnya [[profesi hukum]].''
* ''Kurangnya [[kebebasan berpendapat]] atau [[kebebasan media massa]].''
* ''Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.''
''mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)''
* ''Rakyat yang ''cuek ''cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.''
* ''Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".''
 
== Dampak negatif ==
Pengguna anonim