Buka menu utama

Perubahan

Pada Oktober 2004, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY) dan Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] dilantik setelah memenangkan [[pemilihan umum presiden Indonesia 2004|pemilu presiden 2004]], pemilu langsung pertama di Indonesia. Aspinall berpendapat bahwa sebelum pemilu langsung ini, ada keseimbangan posisi antara pejabat pemerintahan Indonesia, yaitu antara pejabat yang percaya bahwa kemenangan militer mustahil tercapai dan negosiasi sangat diperlukan, dengan pihak pejabat garis keras yang percaya bahwa GAM dapat sepenuhnya dilenyapkan. Terpilihnya SBY dan Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk condong ke posisi pertama.<ref name=Aspinall_Peace_13-14>{{cite book|last=Aspinall|title=A More Promising Basis for Peace in Aceh?|pages=13–14}}</ref>
 
Aspinall menunjukkan bahwa ketika SBY masih menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden [[Megawati Soekarnoputri]], ia mendukung "pendekatan terintegrasi" berupa pennyertaanpenyertaan upaya militer dengan negosiasi terhadap GAM.<ref name=Aspinall_Peace_13-14>{{cite book|title=ibid|page=14}}</ref> Kalla, yang saat itu kolega SBY di kementerian, juga mendukung dimulainya kembali dialog dengan GAM pada awal 2004 (yaitu ketika darurat militer masih diberlakukan di Aceh dan operasi militer masih berlangsung).<ref>{{cite book|title=ibid|page=16}}</ref> Saat itu, Kalla, melalui orang kepercayaannya, mendekati komandan GAM di lapangan sekaligus pemimpinnya di [[Swedia]].<ref name=Aspinall_Peace_13-14>{{cite book|title=ibid}}</ref> Posisi presiden dan wakil presiden Indonesia yang lebih memilih jalur negosiasi sebagai solusi pemberontakan Aceh memberikan jalan untuk mencapai keberhasilan dialog perdamaian Helsinki.
 
Kingsbury, penasihat resmi untuk GAM, juga menyebut terpilihnya SBY dan Kalla tahun 2004 sebagai prawarsa upaya damai yang berakhir dengan perjanjian resmi.<ref>{{cite book|last=Kingsbury|first=Damien|title=Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process|year=2006|publisher=Equinox|location=Jakarta|isbn=979-3780-25-8|page=15}}</ref> Selain itu, ia menyebut penunjukan Kalla menjadi pengawas delegasi Indonesia pada dialog damai sebagai faktor penting, dikarenakan status Kalla yang merupakan ketua umum [[Golkar]], partai mayoritas di [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]] saat itu, sehingga pemerintahan SBY mudah menghadapi penolakan dari anggota DPR lainnya.<ref>{{cite book|title=ibid|pages=15–16}}</ref>
Pengguna anonim