Buka menu utama
Wilayah India yang dijajah oleh Britania dan negara-negara kepangeranan pada tahun 1909

Pada masa ketika India meraih kemerdekaannya pada tahun 1947, wilayahnya terbagi menjadi dua jenis daerah, yaitu daerah yang dikendalikan langsung oleh Britania dan negara kepangeranan yang tunduk kepada Britania tetapi penguasanya masih dapat mengatur urusan dalam negeri. Selain itu, terdapat koloni-koloni kecil yang dikuasai oleh Prancis dan Portugal. Integrasi politik wilayah-wilayah tersebut dinyatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Kongres Nasional India.

Sardar Vallabhbhai Patel dan V. P. Menon berhasil meyakinkan sebagian besar penguasa negara-negara kepangeranan untuk bergabung dengan India. Cara militer juga digunakan untuk beberapa kasus, seperti misalnya Operasi Polo untuk mengintegrasikan negara kepangeranan Hyderabad dengan India. Setelah itu, mereka mencoba memperkuat wewenang pemerintah pusat di wilayah-wilayah ini dan mengubah sistem pemerintahannya, hingga akhirnya pada tahun 1956 tidak banyak perbedaan antara wilayah yang dijajah langsung oleh Britania dengan wilayah negara kepangeranan. Pada saat yang sama, pemerintah India dengan cara-cara diplomatik dan militer berhasil memperoleh kekuasaan secara de facto dan de jure atas wilayah Pondicherry Prancis, sementara untuk wilayah Portugis di Goa pemerintah India melancarkan invasi pada tanggal 18–19 Desember 1961 yang mengakhiri kekuasaan Portugis di kota tersebut selama 451 tahun.

Walaupun proses ini berhasil mengintegrasikan sebagian besar negara kepangeranan di India, gerakan separatis kini masih ada di bekas wilayah negara kepangeranan Jammu dan Kashmir, Tripura dan Manipur.

Bacaan lanjutSunting

  • Ashton, S.R. (1982), British Policy towards the Indian States, 1905–1938, London Studies on South Asia no. 2, London: Curzon Press, ISBN 0-7007-0146-X 
  • Bhargava, R. P. (1991), The Chamber of Princes, India: Northern Book Centre, ISBN 978-8172110055 
  • Brown, Judith M. (1984), "The Mountbatten Viceroyalty. Announcement and Reception of the 3 June Plan, 31 May-7 July 1947", The English Historical Review, 99 (392): 667–668 
  • Copland, Ian (1987), "Congress Paternalism: The "High Command" and the Struggle for Freedom in Princely India"", dalam Masselos, Jim, Struggling and Ruling: The Indian National Congress 1885–1985, New Delhi: Sterling Publishers, hlm. 121–140, ISBN 81-207-0691-9 
  • Copland, Ian (1993), "Lord Mountbatten and the Integration of the Indian States: A Reappraisal", The Journal of Imperial and Commonwealth History, 21 (2): 385–408, doi:10.1080/03086539308582896 
  • Copland, Ian (1997), The Princes of India in the Endgame of Empire, 1917–1947, Cambridge, England: Cambridge University Press, ISBN 0-521-57179-0 
  • Eagleton, Clyde (1950), "The Case of Hyderabad Before the Security Council", The American Journal of International Law, American Society of International Law, 44 (2): 277–302, doi:10.2307/2193757, JSTOR 2193757