Kabupaten Enrekang

kabupaten di Indonesia, di pulau Sulawesi
(Dialihkan dari Enrekang)

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 225.172 jiwa.[3]

Kabupaten Enrekang
Dari kiri ke kanan, atas ke bawah: Bentang alam di Kabupaten Enrekang, Pegunungan karst di Kabupaten Enrekang, Gunung Nona, Perkampungan di Bonebone, Lanskap di Potok Ullin, Pemandangan Gunung Latimojong di Pebaloran, Lanskap di Baraka, Lanskap di Salukanan
Lambang resmi Kabupaten Enrekang
Julukan: 
Bumi Massenrempulu[1]
Motto: 
Tana Rigalla' Tana Riabussungi
Peta
Kabupaten Enrekang di Sulawesi
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang
Peta
Kabupaten Enrekang di Indonesia
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang (Indonesia)
Koordinat: 3°36′S 119°48′E / 3.6°S 119.8°E / -3.6; 119.8
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
Tanggal berdiri4 Juli 1959[2]
Dasar hukumUU Nomor 29 tahun 1959[2]
Ibu kotaEnrekang
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiH. Baba (Pj.)
 • Wakil Bupatilowong
 • Sekretaris DaerahAndi Sapada (Pj.)
 • Ketua DPRDMuh. Idris Sadik
Luas
 • Total1.786,01 km2 (689,58 sq mi)
Populasi
 • Total225.172
 • Kepadatan126/km2 (330/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,00%
Kristen 0,69%
- Protestan 0,65%
- Katolik 0,03%
Buddha 0,01%
Lainnya 0,30%[4]
 • IPMKenaikan 72,76 (2020)
Tinggi[5]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
Kode BPS
7316
Kode area telepon0420
Kode ISO 3166ID-SN
Pelat kendaraanDP xxxx I*/X*
Kode Kemendagri73.16
Kode SNI 7657:2023ENR
APBDRp 1.131.140.000.000,00- (TA 2023)[7]
PADRp 154.320.000.000,00- (TA 2023)[7]
DAURp 518.115.680.000,00- (TA 2023)
DAKRp 135.681.561.000,00- (fisik, TA 2023)
Rp 152.491.081.000,00- (nonfisik, TA 2023)
Rp 288.172.642.000,00- (total, TA 2023)
Situs webwww.enrekangkab.go.id
Jembatan gantung di Enrekang pada masa Hindia Belanda
Peta Administrasi Kabupaten Enrekang

Sejarah

sunting

Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "Pitue Massenrempulu", yaitu:

  1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
  2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
  3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
  4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
  5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
  6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
  7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'.

Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verklaring), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni: 1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro). 2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan. 3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang. 4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:

  1. SWAPRAJA ENREKANG
  2. SWAPRAJA ALLA
  3. SWAPRAJA BUNTU BATU
  4. SWAPRAJA MALUA
  5. SWAPRAJA MAIWA

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).[butuh rujukan]

Adapun pernyataan resolusi tesebut antara lain:

  1. Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
  2. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
  3. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
  4. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

Geografi

sunting

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3°14'36" sampai 3°50'00" Lintang Selatan dan 119°40'53" sampai 120°06'33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.[8]

Batas Wilayah

sunting

Wilayah Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah berikut:[9]

Utara Kabupaten Tana Toraja
Timur Kabupaten Luwu
Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang
Barat Kabupaten Pinrang

Topografi

sunting

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan,pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain.[8]

Wilayah Kabupaten Enrekang beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°–32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 77%–83%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Enrekang cenderung tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun.

Data iklim Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F) 29.9
(85.8)
30
(86)
30.4
(86.7)
31.7
(89.1)
30.8
(87.4)
30.2
(86.4)
29
(84)
30.9
(87.6)
31.3
(88.3)
32.9
(91.2)
31.2
(88.2)
30.3
(86.5)
30.72
(87.27)
Rata-rata harian °C (°F) 26.4
(79.5)
27.5
(81.5)
27.7
(81.9)
26.8
(80.2)
27
(81)
26.3
(79.3)
25.7
(78.3)
26.2
(79.2)
27.5
(81.5)
28.2
(82.8)
27.1
(80.8)
26.6
(79.9)
26.92
(80.49)
Rata-rata terendah °C (°F) 22.9
(73.2)
23
(73)
23
(73)
23.1
(73.6)
23.1
(73.6)
22.4
(72.3)
21.4
(70.5)
21.5
(70.7)
22.7
(72.9)
23.5
(74.3)
23
(73)
23
(73)
22.72
(72.76)
Presipitasi mm (inci) 316
(12.44)
171
(6.73)
184
(7.24)
295
(11.61)
235
(9.25)
175
(6.89)
140
(5.51)
138
(5.43)
157
(6.18)
168
(6.61)
195
(7.68)
236
(9.29)
2.410
(94,86)
Rata-rata hari hujan 23 17 17 22 20 16 12 12 14 15 18 20 206
% kelembapan 83 82 82 83 83 82 79 77 78 81 82 83 81.3
Rata-rata sinar matahari bulanan 142 187 193 154 164 185 223 225 216 217 199 148 2.253
Sumber #1: Climate-Data.org[10]
Sumber #2: Weatherbase[11]

Demografi

sunting

Bahasa

sunting

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Enrekang adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Enrekang,[12] yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Maiwa dan dialek Maroangin) dan bahasa Duri (Massenrengpulu).[13]

Pemerintahan

sunting

Daftar Bupati

sunting
No Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Politik / Fraksi Wakil Bupati Periode Ref.
1   Andi Babba Mangopo 1960 1963   N/A 1 [14]
2   Muhammad Nur 1963 1964   N/A 2
3   Muhammad Cahtif Lasiny 1964 1965 ABRIAngkatan Darat   N/A 3
4   Bambang Soetresna 1965 1969   N/A 4
5   Abdullah Rachman 1969 1971   N/A 5
6   Mappatoeroen Parawansa 1971 1973   N/A 6
7   Mochammad Daud 1973 1978   N/A 7
8   Abdoellah Dollar 1978 1983   N/A 8
9   M. Saleh Nurdin Agung 1983 1988 ABRIAngkatan Darat   N/A 9
10   Amin Syam 1988 1993 ABRIAngkatan Darat   N/A 10
11   Andi Rachman 1993 1998   N/A 11
12   Andi Iqbal Mustafa 1998 2003   Zaini Badawing 12
13   La Tinro La Tunrung 6 Oktober 2003 12 Mei 2008 Golkar   M. Lody Sindangan 13
9 Oktober 2008 9 Oktober 2013   Nur Hasan 14
14   Muslimin Bando 9 Oktober 2013 9 Oktober 2018 Golkar   H. M. Amiruddin 15 [15]
31 Oktober 2018 31 Oktober 2023   Asman 16 [16]
Representatif
  Non-Partisan/Penugasan Pemerintah

Pelaksana tugas Bupati

sunting

Berikut daftar Pelaksana Tugas Bupati yang menggantikan Bupati petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Bupati Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Bupati Definitif
  M. Lody Sindangan
(Pelaksana Tugas)
12 Mei 2008 9 Oktober 2008 13 La Tinro La Tunrung
  Chairul Latanro
(Pelaksana Harian)
9 Oktober 2018 31 Oktober 2018 Transisi
  Baba
(Penjabat)
31 Oktober 2023 Petahana [17] Transisi


Dewan Perwakilan

sunting


Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam dua periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024
Gerindra   3   3
PDI-P   1   1
Golkar   7   6
NasDem (baru) 3   5
PKS   3   3
Perindo (baru) 1
PPP   0   1
PAN   7   3
Hanura   2   2
Demokrat   3   3
PBB   1   2
Jumlah Anggota   30   30
Jumlah Partai   9   11


Kecamatan

sunting

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.784,93 km² dan jumlah penduduk sebesar 239.707 jiwa dengan sebaran penduduk 134 jiwa/km².[18][19]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah Desa Status Daftar
Desa/Kelurahan
73.16.05 Alla 3 5 Desa
Kelurahan
73.16.04 Anggeraja 3 12 Desa
Kelurahan
73.16.03 Baraka 3 12 Desa
Kelurahan
73.16.12 Baroko 5 Desa
73.16.06 Bungin 6 Desa
73.16.10 Buntu Batu 8 Desa
73.16.07 Cendana 7 Desa
73.16.08 Curio 11 Desa
73.16.02 Enrekang 6 12 Desa
Kelurahan
73.16.01 Maiwa 1 21 Desa
Kelurahan
73.16.09 Malua 1 7 Desa
Kelurahan
73.16.11 Masalle 6 Desa
TOTAL 17 112

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, di mana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II, yaitu:

  1. DASWATI II ENREKANG
  2. DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
  3. DASWATI II BARRU
  4. DASWATI II PINRANG
  5. DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan daerah tersebut dari dulu dikenal dengan nama Afdeling Parepare. Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang definitif. Selanjutnya dari 12 kecamatan defenitif terdapat 112 desa/kelurahan, yang terdiri dari 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062.[butuh rujukan]

Daftar Kepala Pemerintahan Negeri

sunting

Berikut ini adalah mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN), yaitu:

  • Abdul Hakim
  • Abdul Rahman, BA
  • Abdul Madjid Pattaropura
  • Nuhung
  • Atjo

Daftar Tokoh Masyarakat

sunting

Sesepuh yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang. Antara lain:

  • H. Abd. Manan Mappasanda
  • Drs. H.M. Risa
  • Drs. H.M. Thala
  • H. Andi Santo
  • Andi Palisuri
  • H.M. Yasin
  • Andi Maraintang
  • Andi Baso Nur Rasyid
  • Andi Tambone
  • Bompeng Rilangi
  • Anri Enreng
  • Abdul Rahman, BA
  • Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah

Penduduk

sunting

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja.

Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Seluruh masyarakat Massenrempulu' dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya Massenrempulu' sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI. NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU. NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA

Referensi

sunting
  1. ^ Zenitha, Cita Najma (23 Januari 2023). "Fakta Seputar Enrekang Sulsel, dari Julukan, Tempat Wisata hingga Makanan Khas". travel.okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-28. Diakses tanggal 12 September 2023. 
  2. ^ a b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. hlm. 25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  3. ^ a b "Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2021" (pdf). www.enrekangkab.bps.go.id. hlm. 8, 99. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-31. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  4. ^ "Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Agama di Kabupaten Enrekang 2020". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  5. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  6. ^ Ainun, Nur (4 Februari 2023). "Kode Provinsi Sulawesi Selatan Lengkap 24 Kabupaten/Kota". www.detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-05. Diakses tanggal 10 Agustus 2023. 
  7. ^ a b Tim redaksi djpk.kemenkeu.go.id (2023). "APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Enrekang". djpk.kemenkeu.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-11. Diakses tanggal 10 Agustus 2023. 
  8. ^ a b "Profil Enrekang" (PDF). [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ Wibowo, M. A., dan Rahman, V. F. N. (2023). Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023. Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang. hlm. 5. 
  10. ^ "Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia". Climate-Data.org. Diakses tanggal 21 Oktober 2020. 
  11. ^ "Sulawesi Selatan". Weatherbase. Diakses tanggal 21 Oktober 2020. 
  12. ^ Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-30. Diakses tanggal 2020-05-23. 
  13. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-13. Diakses tanggal 23 Mei 2020. 
  14. ^ "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang. Diakses tanggal 15 Januari 2018. 
  15. ^ "Kader Muhammadiyah Dilantik Jadi Bupati Enrekang Periode 2013 - 2018". sulsel.muhammadiyah.or.id. 23 Oktober 2013. Diakses tanggal 2 Februari 2017. 
  16. ^ "Penetapan Hasil Pilkada 2018: Enrekang Sulawesi Selatan". KPU: Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2018. Komisi Pemilihan Umum Indonesia. 26 Juli 2018. Diakses tanggal 28 Agustus 2018. 
  17. ^ "Kemendagri Tunjuk Sekda Enrekang Jadi Pj Bupati Gantikan Muslimin Bando". detik.com. 29 Oktober 2023. Diakses tanggal 31 Oktober 2023. 
  18. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  19. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Lihat juga

sunting

Pranala luar

sunting