Buka menu utama

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Enam.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan keuangan daerah. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.[2][3] Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Reydonnyzar Moenek.[3]

Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
LogoKemendagri.jpg
Susunan organisasi
Direktur JenderalSyarifuddin
Sekretaris Direktorat JenderalRestuardy Daud[1]
Direktur
Anggaran DaerahAch. Bakir Al Afif Haq[1]
Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi DaerahA.S. Tavipiyono[1]
Fasilitasi Dana PerimbanganElvius Dailami[1]
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahSyarifuddin[1]
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Situs web
keuda.kemendagri.go.id

Tugas dan FungsiSunting

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah meliputi:

  1. penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
  2. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
  3. manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  4. pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
  5. pengelolaan kekayaan daerah;
  6. pinjaman dan hibah daerah;
  7. pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
  8. fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.[2]

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
  2. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
  3. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
  6. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
  7. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
  8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina keuangan daerah;
  9. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan OrganisasiSunting

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, terdiri atas[4]:

  • Sekretariat Direktorat Jenderal;
  • Direktorat Anggaran Daerah;
  • Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
  • Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan; dan
  • Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d e "Direktorat Jenderal Keuangan Daerah". Kemendagri RI. Diakses tanggal 12 Januari 2015. 
  2. ^ a b Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
  3. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Dirjen
  4. ^ "Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri RI. Diakses tanggal 12 Desember 2014.