Dini Shanti Purwono (lahir di Jakarta, 29 April 1974; umur 46 tahun) adalah seorang politikus dan konsultan hukum asal Indonesia. Dini menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan lulus pada 1997. Selama kurun waktu 1997-2005, Dini bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate. Di sela-sela kurun itu, kembali melanjutkan pendidikannya. Dini berhasil meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.[1]

Setelah itu menjadi konsultan hukum untuk perusahaan milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam proses tender pra-kelayakan proyek kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai. Proyek ini ditawarkan dengan skema public-private partnership atau kemitraan pemerintah-swasta.

Ia juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Bersama teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, menginisiasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia), Dini menjadi salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.[2]

Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.[1]

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia maju ke Dapil Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga sebagai caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI).[3] Ia menyatakan bahwa LGBT "itu ranah privat sehingga bukan posisi kita mengomentari atau menghakimi".[4]

ReferensiSunting