Buka menu utama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau disingkat DPRD Kota Parepare adalah Lembaga Legislatif tingkat Kota yang berada di wilayah Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Parepare
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Pimpinan
Ketua
Kaharuddin Kadir, Partai Golkar
sejak 19 Oktober 2014
Wakil Ketua I
Muhammad Rahmat Sjamsu Alam, Partai Demokrat
sejak 19 Oktober 2014
Wakil Ketua II
Andi Firdaus Djollong, PAN
sejak 19 Oktober 2014
Komposisi
Anggota25
Partai & kursi

Pemilihan
Pemilihan terakhir
9 April 2014
Tempat bersidang
Gedung DPRD Kota Parepare
Jalan Jendral Sudirman No. 78
Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia
Situs web
www.dprd-pareparekota.go.id

Alat Kelengkapan DewanSunting

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: Pimpinan, Badan Kehormatan, Komisi, Fraksi, Badan Anggaran, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh sidang. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

Badan KehormatanSunting

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD Kota Parepare dan merupakan alat kelengkapan DPR yang memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.[1]

Badan AnggaranSunting

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Badan ini memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota Parepare dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD[2]

Badan Legislasi DaerahSunting

Badan Legislasi Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.[3]

FraksiSunting

Fraksi berfungsi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.[4]

KomisiSunting

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.[5]

Anggota DPRD Kota ParepareSunting

Ketua DPRD Kota ParepareSunting

No Foto Nama Mulai Menjabat Akhir Jabatan
1 Moh. Amin La Engke 17 Februari 1960 19 November 1965
19 November 1965 19 November 1969
2 Abdul Rasyid Rauf, BA 19 November 1969 28 Oktober 1971
3 Andi Muhammad Akrab 28 Oktober 1971 1 September 1977
1 September 1977 1 September 1982
4 H. Andi Syamsuddin Ahmad 1 September 1982 1 September 1987
5 H. Abdul Halid Halim, BA 1 September 1987 1 September 1992
6 Drs. J. M. Soerono 1 September 1992 1 September 1997
7 H. Abd. Chalik Latif 1 September 1997 1 September 1999
8 H. Muh. Amin Dollah, BA 1 September 1999 1 September 2004
9 Muhadir Haddade 1 September 2004 1 September 2009
1 September 2009 1 September 2014
10 Kaharuddin Kadir 1 September 2014 1 September 2019

MekanismeSunting

Mekanisme Pelayanan Pengaduan MasyarakatSunting

  1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui sms, kotak saran, melalui surat, lisan atau langsung, demonstrasi, reses dan hearing.
  2. Aspirasi atau pengaduan masyarakat terhimpun dan terproses pada Sekretariat DPRD baik itu agenda surat maupun administrasi.
  3. Aspirasi atau pengaduan masyarakat diteliti dan dicermati tujuannya oleh pimpinan DPRD dan selanjutnya pimpinan mendisposisikan surat tersebut pada komisi-komisi yang berkenan dengan tujuan dan maksud tersebut.
  4. Komisi menjadwalkan apakah ditindaklanjuti, dikoordinasikan, dikonsultasikan atau musyawarah dan atau diparipurnakan.
  5. Hal-hal yang dihasilkan di komisi itulah yang menjadi kesimpulan yang ditindaklanjuti oleh Pihak Eksekutif (Pemda).
  6. Dari hasil pelaksanaan di lapangan oleh pihak eksekutif sebaiknya dimonitoring, dievaluasi, dan dikontrol oleh Pihak Legislatif.[10]

Mekanisme Penetapan Peraturan DaerahSunting

  1. Penyampaian Ranperda dari Eksekutif ke Legislatif melalui Sekretariat DPRD disertai dengan surat pengantar.
  2. DPRD menjadwal atau mengagendakan jadwal pelaksanaan pembahasan Ranperda yang diserahkan oleh Eksekutif.
  3. Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Penyerahan sekaligus melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait.
  4. Pelaksanaan Rapat Paripurna terkait:
    - Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
    - Jawaban Wali kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
  5. Pelaksanaan Rapat Komisi-Komisi dan Rapat Gabungan Komisi dan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda bersama Legislatif dengan Eksekutif.
  6. Pelaksanaan Rapat Paripurna penetapan Ranperda menjadi Perda dengan tahapan:
    - Penyampaian laporan hasil pembicaraan tahap ketiga atau Rapat Gabungan Komisi.
    - Penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi.
  7. Pengambilan keputusan persetujuan.
  8. Sambutan Wali kota dan Pengambilan Persetujuan.[11]

Komposisi AnggotaSunting

Berikut komposisi anggota DPRD berdasarkan partai setiap periode. Partai diurutkan sesuai tanggal berdirinya partai.

Partai Politik Jumlah Kursi per Periode
2004–09[12] 2009–14[8] 2014–19[9] 2019–24
20px Golkar 11 6 5   5
  PPP 2 1   1 2
  PKS 3   3 2 0
  PBB 3 1   1   1
  PKB 0   0 1   1
  PAN 3 2 3 2
  PDIP 0 2 3 2
20px PKPI 0 1 0   0
  Demokrat (Baru!) 0 2 4 3
  PDK (Baru!) 2   2
  PPDI (Baru!) 1 0
  PPRN (Baru!) 2
  Hanura (Baru!) 1   1   1
  PPI (Baru!) 2
  Gerindra (Baru!) 0 1 3
  NasDem (Baru!) 2 4
  Perindo (Baru!) 1
Jumlah Partai 7 12 11   11
Jumlah Kursi 25   25   25   25

Lihat PulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Badan Kehormatan DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  2. ^ "Badan Anggaran DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  3. ^ "Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  4. ^ "Fraksi DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  5. ^ "Komisi DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  6. ^ "Wali Kota Makassar Melayat ke Rumah Duka Andi Potji". Wartawan Tribun Timur, Mansur AM. September 2013. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  7. ^ "LSM: Kasus Korupsi 22 Legislator Parepare Mengendap di Kejaksaan". Darwiaty Ambo Dalle. 19 Desember 2013. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  8. ^ a b "Pimpinan DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. Januari 2011. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  9. ^ a b "Struktur Dewan DPRD Kota Parepare". Humas DPRD Kota Parepare. 8 September 2014. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  10. ^ "Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat". Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  11. ^ "Mekanisme Penetapan Peraturan Daerah". Admin Humas DPRD Kota Parepare. 22 Maret 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. 
  12. ^ Kurniawan, Teguh. "Paradoks Implementasi Good Governence dalam Pelaksanaan Program Inovasi Daerah Kota Parepare" (PDF). Universitas Indonesia. Diakses tanggal 18 September 2019. 

Pranala luarSunting