Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Maluku Utara

Berikut daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara adalah:

Kabupaten/ Kota			Mulai Menjabat	Selesai Menjabat (Direncanakan)	Ref
Kabupaten Halmahera Barat Daftar Bupati/Wakil Bupati	James Uang	Djufri Muhammad	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Halmahera Selatan Daftar Bupati/Wakil Bupati	Hasan Ali Bassam Kasuba	Helmi Umar Muchsin	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Halmahera Tengah Daftar Bupati/Wakil Bupati	Ikram Malan Sangadji	Ahlan Djumadil	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Halmahera Timur Daftar Bupati/Wakil Bupati	Ubaid Yakub	Anjas Taher	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Halmahera Utara Daftar Bupati/Wakil Bupati	Piet Hein Babua	Kasman Hi. Ahmad	21 Maret 2025	21 Maret 2030	^[2]
Kabupaten Kepulauan Sula Daftar Bupati/Wakil Bupati	Fifian Adeningsi Mus	Saleh Marasabessy	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Pulau Morotai Daftar Bupati/Wakil Bupati	Rusli Sibua	Rio Christian Pawane	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kabupaten Pulau Taliabu Daftar Bupati/Wakil Bupati	Sashabila Mus	La Ode Yasir	26 Mei 2025	26 Mei 2030	^[3]
Kota Ternate Daftar Wali Kota/Wakil Wali Kota	M. Tauhid Soleman	Nasri Abubakar	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]
Kota Tidore Kepulauan Daftar Wali Kota/Wakil Wali Kota	Muhammad Senin	Ahmad Laiman	20 Februari 2025	20 Februari 2030	^[1]

Catatan:

"Mulai menjabat" merupakan tanggal pelantikan pada awal atau saat berlangsungnya periode kepemimpinan yang sedang berjalan. Untuk penjabat bupati/walikota, merupakan tanggal pengangkatan atau perpanjangan sebagai penjabat bupati/walikota.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Referensi