Buka menu utama

Wikipedia β

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Auditorat Utama Keuangan Negara VI (disingkat AKN VI) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. AKN VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama.[1]

Auditorat Utama
Keuangan Negara VI
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
BPK insignia.png
Gambaran umum
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
Susunan organisasi
Auditor Utama -
Kepala Sekretariat

-

Kepala
Auditorat VI.A -
Auditorat VI.B -
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Situs web
http://bpk.go.id/id

Daftar isi

Tugas dan fungsiSunting

TugasSunting

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.[1]

FungsiSunting

Dalam melaksanakan tugas, AKN VI menyelenggarakan fungsi[1] :

  1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
  2. perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VI;
  3. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  4. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI;
  5. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
  6. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
  9. penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
  10. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
  11. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  12. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
  13. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan
  14. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur OrganisasiSunting

Struktur organisasi AKN VI terdiri dari [1]:

Auditorat VI.ASunting

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada :

  1. Kementerian Kesehatan Indonesia;
  2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta
  5. lembaga terkait di lingkungan entitas.

Auditorat VI.BSunting

Auditorat VI.B mempunyai tugas membantu Auditorat Utama Keuangan Negara VI dalam :

  1. menyusun strategi pemeriksaan keuangan daerah;
  2. menganalisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan daerah;
  3. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Auditorat VI.B; dan
  4. melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VI.

Sekretariat AKN VISunting

Sekretariat AKN VI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN VI.

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan PapuaSunting

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua antara lain :

Lihat PulaSunting

ReferensiSunting