Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A. (lahir di Tanah Kampung, Sungaipenuh, Jambi, 10 Oktober 1957; umur 62 tahun) adalah akademisi dan politisi Indonesia. Ia adalah Wali Kota Sungaipenuh periode 2011–2016 dan 2016–2021.[1][2].

Asafri Jaya Bakri
Wali Kota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri.jpg
Wali Kota Sungai Penuh ke-1
Mulai menjabat
25 Juni 2011
Presiden
Gubernur
Wakil
PendahuluAkmal Thaib (Pjs.)
Informasi pribadi
Lahir10 Oktober 1957 (umur 62)
Tanah Kampung, Sungaipenuh, Jambi
KebangsaanIndonesia
Partai politikPartai Demokrat
PasanganEmi Zola
Alma materIAIN Syarif Hidayatullah

Sebelum terjun ke politik, ia adalah Ketua STAIN Kerinci (2009-2011) dan Rektor IAIN Sultan Thaha Syaifuddin (STS) dua periode (1998–2002 dan 2002–2006). Ia juga merupakan guru besar Fakultas Syariah IAIN STS. (2000–2011)

Pada bulan Mei 2015, Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A. dituntut mundur oleh masyarakat dan masyarakat juga mendesak MABES POLRI untuk menangkap Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A. terkait kasus praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lakukan secara sistematis terstruktur dan tidak kenal ampun. berawal dari pengesahan APBD kota Sungai Penuh tahun 2014 melalui Perwako, terjadi Mark Up proyek, penerimaan CPNS, pungutan melalui jaringan SKPD dan Gratifikasi semuanya di rekayasa oleh Wali Kota secara sistematis dan terstruktur, dengan menetapkan system rapor tiga warna [3]

Asafri Jaya Bakri juga masuk kedalam daftar 14 Kepala daerah yang di incar KPK[4] akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari KPK sehingga memicu reaksi dari masyarakat yang medesak KPK usut tuntas skandal korupsi dan nepotisme Walikota Sungaipenuh[5] termasuk sebuah rumah mewah senilai lebih dari 10 Milyar Rupiah serta sebuah Sentral Pengisian Bahan Bakar Umum yang juga milik Asafri Jaya Bakri yang tidak di daftarkan ke LHKPN juga menjadi sorotan publik[6] bahkan menurut beberapa Tokoh Masyarakat Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri bisa terancam di pidana[7]

Riwayat PendidikanSunting

  • SEKOLAH DASAR (SD) TANAH KAMPUNG (1966–1970)
  • PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM (PGAN 4 TH) SUNGAI PENUH (1971–1974)
  • PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM (PGAN 4 TH) SUNGAI PENUH (1974–1976)
  • PROGRAM S1 FAKULTAS SYARIAH IAIN SYARIF HIDAYATULLAH (1977–1982)
  • PROGRAM S2 ILMU AGAMA PROGRAM ISLAM PASCA SARJANA IAIN SYARIF HIDAYATULLAH (1988–1990)
  • PROGRAM S3 ILMU AGAMA ISLAM (STUDI FILSAFAT HUKUM ISLAM) PROGRAM PASCA SARJANA IAIN SYARIF HIDAYATULLAH (1991–1993)
  • PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI HARVARD UNIVERSITAS AMERIKA SERIKAT (2013)

Riwayat OrganisasiSunting

  • WAKIL KETUA ICMI PROVINSI JAMBI (1996–2001)
  • WAKIL KETUA ICMI PROVINSI JAMBI (2002–2007)
  • PENGURUS LEMBAGA ADAT PROVINSI JAMBI (2001–2005)
  • KETUA PENASEHAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI JAMBI (2002–2007)
  • DEWAN PAKAR ICMI PUSAT TAHUN (2006–2009)
  • KETUA DEWAN PENASEHAT MUI KOTA SUNGAI PENUH (2009–2013)
  • KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA SUNGAI PENUH (2011–2017)

Riwayat PekerjaanSunting

  • PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI (1984)
  • STAF HUMAS IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI (1984–1986)
  • DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI (1996–1998)
  • PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI (1993–1996)
  • KEPALA PUSAT PENELITIAN IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI (1996–1998)
  • GURU BESAR FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI DALAM MATA KULIAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FIQIH POLITIK/FIQIH SIYASAH (2000–2011)
  • REKTOR IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI PERIODE I (1998–2002)
  • REKTOR IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN (STS) JAMBI PERIODE II (2002–2006)
  • KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI (2009–2011)
  • WALIKOTA SUNGAI PENUH (2011–2016)
  • WALIKOTA SUNGAI PENUH (2016–)

PenghargaanSunting

  • PENGHARGAAN PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) (2012)
  • PENGHARGAAN LOMBA PERILAKU HIDUP BERSIH (PHBS) NOMOR 1 NASIONAL DESA AUR DURI KECAMATAN PONDOK TINGGI KOTA SUNGAI PENUH (2013)
  • PENGHARGAAN PEMBINA DESA SADAR HUKUM TINGKAT NASIONAL (2013)
  • PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BPK RI (2012)
  • PENGHARGAAN LENCANA DHARMA BHAKTI PRAMUKA DARI GUBERNUR JAMBI (2013)
  • PENGHARGAAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) TERBAIK NASIONAL NOMOR III DISERAHKAN OLEH WAKIL PRESIDEN RI BOEDIONO (2014)
  • PENGHARGAAN LENCANA MELATI GERAKAN PRAMUKA DARI PRESIDEN RI SELAKU KETUA KAMABINAS GERAKAN PRAMUKA (2014)
  • PENGHARGAAN PIALA WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) KATEGORI LALU LINTAS DARI PRESIDEN RI (2014)
  • PENGHARGAAN ANUGERAH KI HAJAR TAHUN 2014 DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DISERAHKAN OLEH MENDIKBUD RI ANIES BASWEDAN (2014)
  • PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BPK RI (2014)
  • PENGHARGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014 DENGAN PEROLEHAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DISERAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN RI (2015)
  • PENGHARGAAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) NASIONAL DISERAHKAN OLEH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (2015)
  • PENGHARGAAN BKN AWARD ATAS PRESTASI TERBAIK I NASIONAL PERENCANAAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE INDONESIA DISERAHKAN OLEH KEPALA BKN RI (2015)
  • PENGHARGAAN JKN AWARD DARI BPJS PUSAT DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI DIREKTUR UTAMA BPJS PUSAT (2015)
  • PENGHARGAAN SATYA LENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERTANIAN DARI PRESIDEN RI JOKO WIDODO (2015)
  • PENGHARGAAN SERTIFIKAT ADIPURA ATAS KEBERHASILAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN TAHUN 2014-2015 DISERAHKAN OLEH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (2015)
  • PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) DISERAHKAN OLEH PRESIDEN RI JOKO WIDODO DI ISTANA NEGARA RI (2015)
  • PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BPK RI (2015)

ReferensiSunting

  1. ^ "Profil Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh". Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh. Diakses tanggal 17 Desember 2017. 
  2. ^ "Putusan Nomor 230/PHPU.D-VIII/2010" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. November 2010. Diakses tanggal 17 Desember 2017. 
  3. ^ "Masyarakat Desak Mabes Polri Tangkap Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakri (AJB) – SKPK NEWS.co". Diakses tanggal 2019-10-10. 
  4. ^ Fadhil, Haris. "Harta Kekayaan 14 Kepala Daerah di Jambi Bakal 'Diintip' KPK". detiknews. Diakses tanggal 2019-10-10. 
  5. ^ "KPK Didesak Tuntut Kasus Wali Kota Sungai Penuh Diusut Tuntas". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-10-10. 
  6. ^ Jambi, Seru. "Walikota Sungai Penuh Miliki Rumah Super Mewah dan SPBU | Seru Jambi". Diakses tanggal 2019-10-10. 
  7. ^ "Walikota Sungai Penuh Bisa Terancam Penjara?". Geger Online. Juli 10, 2019. Diakses tanggal 2019-10-10. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Akmal Thaib
sebagai Penjabat sementara
Wali Kota Sungai Penuh
2011–sekarang
Petahana