Guilherme dos Santos
Guilherme dos Santos (lahir 4 Januari 1939) adalah tokoh pro-integrasi Timor Timur dan liurai di Memo. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Bobonaro dari 1992 hingga 1999. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai ketua DPRD Tingkat I Provinsi Timor Timur. Pada tanggal 10 Juli 2003, dia dinyatakan bersalah secara in absentia oleh Panel Kejahatan Serius (Special Panels for Serious Crimes) di Dili atas keterlibatannya dalam pembantaian di kantor Polres Maliana yang berlangsung pada tanggal 8 September 1999.[1]
Guilherme dos Santos | |
|---|---|
 | |
| Bupati Bobonaro ke-3 | |
| Masa jabatan 1992–1999 | |
| Gubernur | |
 Pendahulu Mariano Lopes da Cruz Pengganti Jabatan dihapuskan  | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 1 Oktober 1992 – 30 September 1997 | |
| Daerah pemilihan | Timor Timur |
| Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat | |
| Masa jabatan 1987–1992 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 4 Januari 1939 Memo, Maliana, Timor Portugis |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik |  KOTA (1974–1975)Golkar |
| Afiliasi politik lainnya | Untas (sejak 2000) |
  | |
Kehidupan dan karir politik sunting
Dos Santos lahir di Desa Memo, Maliana, pada tanggal 4 Januari 1939. Ayahnya merupakan liurai (raja) di Memo pada masa Portugis.[2] Dia menjalani pendidikan dasar (escola primária) dan lulus pada tahun 1953, sebelum melanjutkan ke sekolah menengah (escola pré-secundária) selama dua tahun dan lulus pada tahun 1955. Dos Santos terlibat dalam pendirian Partai Asosiasi Pahlawan Timor (Tetun: Klibur Oan Timor Asuwain, KOTA) pada tahun 1974, sebuah partai yang didukung oleh para liurai (raja-raja kecil di Timor Leste) seperti dirinya. Semasa pendudukan Indonesia, Dos Santos bergabung dengan Golongan Karya (Golkar).[3]
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I di Timor Timur dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1976 dengan komposisi sebanyak 30 anggota, Dos Santos ditunjuk untuk menjadi salah satu anggotanya.[3][4] Untuk menunjang karirnya sebagai birokrat, Dos Santos mengikuti kursus dasar orientasi pemerintahan (Sus Orientasi Pemerintahan) pada tahun 1977 dan kursus DPRD (Sus DPRD) I dan II pada tahun 1985. Dia terpilih menjadi ketua DPRD Tingkat I Timor Timur pada tahun 1982, sebelum kemudian menjadi anggota MPR pada tahun 1987.[3]
Dos Santos terpilih menjadi anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 1992, di mana dia menjadi anggota Komisi I DPR RI. Pada tahun yang sama, dia juga diangkat menjadi Bupati Bobonaro, menggantikan Mariano Lopes da Cruz. Dia ikut serta dalam delegasi Indonesia yang mengunjungi Vatikan pada bulan Agustus 1993 dalam rangka melakukan kegiatan ziarah.[5]
Keterlibatan dalam kekerasan politik sebagai Bupati sunting
Sebagai bupati, dia berperan penting dalam membangun kekuatan milisi pro-integrasi dan mengorganisir berbagai tindakan kekerasan yang mereka lakukan guna memastikan kemenangan kaum pro-otonomi dalam referendum yang diadakan oleh PBB pada tahun 1999.[6] Dos Santos memerintahkan beberapa pejabat pembantunya untuk memberi dukungan material terhadap milisi. Beberapa di antaranya adalah Manuel Gama (Kabag Keuangan Kabupaten Bobonaro), Jose Monis da Cruz (Kabag Pembangunan), dan Antonio Mendonça (Asisten Bupati I). Sebagian yang lain, seperti Leonito Martins, Bernardino, dan João (alias Laho), menjadi anggota langsung dari milisi Dadurus Merah Putih (DMP).[1]
Selain itu, Dos Santos juga secara rutin mengalihkan dana dari anggaran sosial dan pembangunan kabupaten kepada para pemimpin Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadlian (FPDK), sebuah organisasi sayap politik dari para milisi pro-integrasi. Dia sering menghadiri berbagai rapat tertutup untuk ikut mengambil keputusan mengenai kebijakan milisi.[1]
Sejak awal, Dos Santos tidak pernah berniat untuk menyelenggarakan refendum di Bobonaro dengan penuh hati. Pada tanggal 24 Maret 1999, dia mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua pegawai negeri di kota Maliana untuk mengisi formulir yang menyatakan pendapat mereka mengenai status Timor Leste menjelang referendum. Identitas responden tidak dilindungi dan tiap responden harus meminta tanda tangan dari atasan mereka. Selain itu, tidak diterangkan pula alasan Dos Santos selaku bupati memerlukan dokumen tersebut.[7]
Pada tanggal 8 April 1999, di Bobonaro diadakan sebuah aksi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh ratusan milisi pro-Indonesia dari seluruh Timor Leste, di mana opsi pro-Indonesia dalam referendum digaungkan secara militan di depan para pejabat militer dan sipil.[1] Kemudian, pada bulan Juni 1999, ia kemungkinan besar merestui serangan terhadap kerabat dari aktivis hak asasi manusia terkemuka, Aniceto Guterres Lopes, dengan mengatakan bahwa dia akan "berurusan langsung" dengan para aktivis yang bertemu dengannya.[1][8]
Misal, dalam sebuah kampanye pada tanggal 17 Juli, dia mengatakan bahwa satu-satunya dokumen yang diperlukan dalam pemungutan suara adalah kartu tanda penduduk (KTP). Ini bertentangan dengan persyaratan yang diajukan PBB yang meminta dokumen identifikasi (seperti KTP dan surat baptis) dan surat kelayakan untuk mengikuti pengambilan suara.[9] Pada pertengahan bulan Juli 1999, Dos Santos mengancam akan membunuh personel PBB dari Australia apabila mereka tidak menjalankan peraturan pendaftaran pemungutan suara "dengan adil".[10]
.jpg)
Pada tanggal 10 Agustus, dia ikut memimpin rapat di kantor bupati untuk memutuskan bagaimana milisi akan bereaksi terhadap kekalahan Indonesia dalam kotak suara. Juga hadir dalam rapat tersebut Letkol Kav Burhanuddin Siagian (Komandan Kodim di Bobonaro), Lettu Inf Sutrisno, João da Costa Tavares, dan Jorge da Silva Tavares, serta semua kepala desa dan pemimpin milisi. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa milisi akan mencoba memancing reaksi Falintil, sehingga milisi dapat dimobilisasi untuk membunuh pendukung kemerdekaan. Dos Santos dan Tavares menyarankan pembuatan daftar pendukung kemerdekaan, Burhanuddin mengatakan bahwa dia akan bantuan senjata untuk membunuh mereka.[1]
Menjelang pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus 1999, ia memperparah masalah pengungsi yang sudah akut dengan memaksa masyarakat di Bobonaro untuk melarikan diri ke Atambua. Dia mengatakan bahwa itu lebih baik daripada menghadapi konsekuensi yang akan terjadi jika kelompok pro-kemerdekaan memenangkan referendum. Untuk memfasilitasinya, pihak kabupaten akan menyediakan fasilitas transportasi. Sebagai penekanan, Dos Santos dengan angkuhnya mengatakan bahwa dia "memiliki banyak uang" sehingga dapat tinggal di mana saja, tak seperti warganya yang "tidak punya uang". Milisi di Bobonaro juga mengancam akan melakukan "perang" jika rakyat menolak mendukung otonomi di bawah Indonesia.[1][11]
Selain itu, dia juga menghambat proses registrasi untuk pemungutan suara dengan memerintahkan polisi, tentara, dan milisi di Bobonaro untuk memaksa pemilih agar tidak memberikan surat baptis mereka seperti yang diminta oleh PBB. Sebagai bupati, dia juga mengimbau warganya untuk tidak tidak berpartisipasi dalam pendaftaran, sebab dia sendiri tidak akan ikut serta.[1] Selain itu, Dos Santos juga berencana untuk memboyong pemilih secara ilegal dari Timor Barat. Dalam rapat pemerintah daerah (Pemda) Bobonaro pada tanggal 22 Juli 1999, dia menyampaikan berencana untuk memboyong sekitar 10.000 pemilih dari Atambua dengan maksud memenangkan kelompok pro-otonomi.[12] Hal ini menyebabkan Kepala Eksekutif UNAMET, Ian Martin, mengajukan keluhan secara tertulis kepada kepala satuan tugas Indonesia, Agus Tarmidzi, pada tanggal 19 Agustus bahwa Dos Santos selaku bupati dan Letkol Burhanuddin Siagian selaku Dandim Bobonaro "secara efektif telah menentang kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kondisi dasar untuk konsultasi dengan rakyat".[1]
Sebagai bupati, dia ikut bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi di kantor polisi Maliana pada tanggal 8 September 1999, ketika anggota milisi Dadurus Merah Putih (DMP) di bawah pimpinan Natalino Monteiro dan Halilintar di bawah pimpinan João da Costa Tavares, atas perintah Letkol Kav Burhanuddin Siagian, menyerang sejumlah besar pengungsi di kantor Polres Maliana. Saat terjadi pembantaian, Dos Santos tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya atau mencegah pembantaian susulan yang dilakukan sehari berikutnya.[1][13]
Pada bulan Januari 2000, Dos Santos diinterogasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Ia sebelumnya dituntut oleh Kejaksaan Agung. Namun, namanya tiba-tiba keluar dari daftar tuntutan tanpa pemberitahuan sekitar bulan Mei 2000. Pada bulan Agustus 2000, dia berada di Timor Barat, di mana dia terlibat dalam Uni Timor Aswain (Untas), sebuah kelompok yang dirintis oleh para pemimpin milisi pro-Indonesia yang masih berharap untuk membalikkan proses kemerdekaan untuk Timor Timur.[1] Dua pegawai negeri yang berada di bawah wewenangnya di Kecamatan Lolotoe, Sabino Gouveia Leite dan Francisco Noronha, didakwa di depan Panel Kejahatan Serius pada bulan Februari 2001 di Dili karena terbukti melakukan tindak kejahatan kemanusiaan.[1]
Kehidupan pribadi sunting
Dos Santos mempunyai seorang istri yang secara politik berseberangan dengannya. Di saat sang suami mendukung otonomi dan integrasi dengan Indonesia, sang istri justru mendukung kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Juli 1999, setelah berbicara dalam sebuah kampanye pro-otonomi, dia memukul dan mengancam akan membunuh istrinya akibat perbedaan pandangan politik tersebut. Sang istri kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.[1]
Referensi sunting
- ^ a b c d e f g h i j k l m Sahude, Syaldi (1 Juli 2007). "Guilherme dos Santos". Masters of Terror. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-20. Diakses tanggal 1 September 2018.
- ^ Fitzpatrick, McWilliam, dan Barnes 2016, hlm. 189.
- ^ a b c Lembaga Pemilihan Umum 1987, hlm. 303.
- ^ Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi 2010, hlm. 428.
- ^ Center for Strategic and International Studies 1994, hlm. 60.
- ^ Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi 2010, hlm. 3080.
- ^ Polglaze, Karen (29 Maret 1999). "East Timor public servants quizzed over loyalty". Australian Associated Press. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ "Parents of Aniceto Guteres Lopes terrorised". Fortillos. 14 Juni 1999. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ Dodd, Mark (27 Juli 1999). "Frontier town becomes the UN's acid test". Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ "Mayor Threatens To Kill Aussies". Sydney Morning Herald. 17 Juli 1999. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ "Bupati Bobonaro Paksa Warganya Mengungsi". MateBEAN. 20 Juli 1999. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ "Calon Pemilih Dicari di Daerah Sebelah". MateBEAN. 28 Juli 1999. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
- ^ Sahude, Syaldi (1 Juli 2007). "Maliana". Masters of Terror. Diakses tanggal 20 Mei 2024.
Daftar pustaka sunting
- Center for Strategic and International Studies (1994). Kliping tentang Timor Timur. 1. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (2010). Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste. 1. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (2010). Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste. 5. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fitzpatrick, Daniel; McWilliam, Andrew; Barnes, Susana (2016). Property and Social Resilience in Times of Conflict: Land, Custom, and Law in East Timor. London dan New York: Routledge. ISBN 9781409453819.
- Lembaga Pemilihan Umum (1987). Ringkasan Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1987. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Mariano Lopes da Cruz |
Bupati Bobonaro 1992—1999 |
Diteruskan oleh: Jabatan dihapuskan |