Ariyo Bimmo
Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
Ariyo Bimmo SP, LL.M. (lahir 1 Agustus 1974) adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif. Ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Menteri ATR/Kepala BPN sejak 20 Juni 2022.[1] Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Indonesia Bebas Tar. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berpengaruh besar dalam digitalisasi sistem pengadilan Indonesia.[2]
Ariyo Bimmo | |
|---|---|
 | |
| Tenaga Ahli Mentri ATR/BPN | |
| Mulai menjabat 20 Juli 2022 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Menteri | Hadi Tjahjanto |
| Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia | |
| Mulai menjabat 23 April 2023 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1 Agustus 1974 Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
| Partai politik | Partai Solidaritas Indonesia (2014-sekarang) |
| Alma mater | Universitas Indonesia Universitas Groningen |
| Pekerjaan | Politisi |
| Situs web | ariyobimmo |
  | |
Pendidikan sunting
Ariyo merupakan alumni SMA Negeri 3 Bandung, Bandung, Jawa Barat. Ia meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.
Ia kemudian menempuh pendidikan master di Faculty of Law , Universitas Groningen, Belanda, setelah mendapatkan beasiswa StuNed Nuffic pada tahun 2005, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul A Legal Assessment of Space Debris: A Search for a Legal Solution.
Dia menjadi Ketua Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR). Dia juga cukup aktif dalam menyampaikan opini dan pemikiran mengenai hal tersebut melalui media nasional.[3][4]
Referensi sunting
- ^ Kantor Pertanahan Kota Pontianak. ATR-BPN Pontianak. Diakses 21 Juni 2023.
- ^ "Perkuat Sistem Manajemen Perkara Berbasis IT, Delegasi MA RI Kunjungi Hoge Raad Belanda". kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2023-06-23.
- ^ Media, Kompas Cyber (2020-09-27). "Formula Regulasi Produk Tembakau Alternatif untuk Lindungi Konsumen". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-06-23.
- ^ Media, Kompas Cyber (2020-04-06). "Kebijakan Tembakau Alternatif untuk Pencegahan Penyalahgunaan". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-06-23.